AMBON, Siwalimanews – SMA Pertiwi, sebuah Sekolah Mene­ngah Atas Swasta yang terletak di Jalan  MR. J. Latuharhary, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang telah berdiri sejak tahun 1983, telah banyak membantu dalam proses peningkatan mutu pendidikan dan melahirkan berbagai sumber daya manusia (yang mumpuni dan telah berhasil diberbagai bidang.

Dengan berjalannya waktu, sekolah di bawah naungan Yayasan Christina Martha Tiahahu, sedikit tersendat aki­bat berbagai persoalan termasuk kepengurusan yayasan.

Hadirlah Elvis Kolelsy, yang ditunjuk menjadi  Plt Kepsek SMA Pertiwi, mampu membuat terobosan menggandeng seluruh kepala sekolah yang dibawah naungan yayasan dalam rangka mengaktifkan kembali struktur yayasan yang demisioner 15 tahun. Setelah sukses ia kemudian ditarik kembali ke dinas, namun tetap menjadi bagian dari SMA Pertiwi, sebagai pengawas pem­bina. Bahkan di penghujung kariernya ia tetap memantau perkembangan seko­lah yang telah menjadi bagian dari kehidupannya dalam dunia pendidikan.

Disisa pengabdiannya sebagai ASN yang telah memasuki masa purna bakti, ia mendengar adanya program rekrut­men tenaga pendidik baru diakhir tahun 2024.

“Sayangnya kebijakan tersebut dini­lai sangat merugikan, khususnya guru dan pegawai di semua tingkat mulai dari TK, SD, SMP, SMA yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Anehnya pengumu­man hasil seleksi tidak disertai dengan tanda tangan resmi oleh Kepala Dinas atau Ketua Tim Seleksi dalam hal ini Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Maluku saat itu, sehingga rekrutmen tersebut diragukan keabsahannya,” ungkap Kolelsy, kepada Siwalima, melalui press releasenya, Rabu (21/5).

Seiring berjalannya waktu, kata Kolelsy, keputusan hasil seleksi tetap diberlakukan namun keberatan dari beberapa guru dan kepala sekolah maka mereka di terima kembali   terma­suk guru yang tidak lolos seleksi, sehingga terjadi  penumpukan guru. Total ada lebih dari 60 guru dan pegawai.

“Dari hal ini muncullah pesoalan lain menyangkut pembayaran gaji guru dan pegawai yang sudah di SK-kan oleh yayasan. Seharusnya yayasan berkoor­dinasi dengan pihak sekolah untuk melihat sumber-sumber pendapatan baik dari yayasan dan sekolah, sehingga dapat menata berapa guru yang harus di bayar oleh Yayasan maupun oleh sekolah melalui  BOSNAS dan SPP. Sesuai dengan status guru dan pegawai di sekolah tersebutm,” jelasnya.

Dikatakan, sesuai informasi yang peroleh gaji guru dan pegawai serta tunjangan Kepsek bulan Oktober-Desember 2024, sudah dibayar dari dana jasa Kantor Gubernur, sedangkan untuk gaji bulan Januari-Desember 2025 direncanakan bayar mengguna­kan Dana Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Malukun sebesar Rp 2 milyar lebih. Namun sampai saat ini, sudah 5 bulan mereka belum dibayar informasi­nya sementara dalam proses, entah kapan pembayarannya?.

“Sebagai guru yang sudah mengabdi 35 tahun, mantan kepala sekolah dan pengawas pembina  di SMA Pertiwi Ambon tentu memiliki tanggung jawab moral dalam memperhatikan kemajuan lembaga yang telah diperjuangkan dan dibina,” beber Kolelsy, yang sekarang telah dipercayakan sebagai Ketua DPD Federasi Guru Independen Indonesia-FGII Provinsi Maluku.

Bahkan menurutnya, ada indikasi  spekualasi yang dilakukan dalam pe­ngelolaan sumber keuangan  mengaki­batkan tersendatnya proses pembaya­ran gaji guru dan pegawai. Seharusnya dalam menempatkan jumlah guru dan pegawai di satuan pendidikan  diawali dengan analisa kebutuhan guru, sehingga tidak terjadi penumpukan guru dan pegawai yang berimbas pada pembayaran gaji.

“Yang disesalkan dan menjadi perhatian khusus, Plt Kepala SMA Pertiwi sekarang, merangkap jabatan menjadi bendahara bersama beberapa Kepsek, Guru dan Pegawai sebagai pengurus di Yayasan Christina Martha Tiahahu sesuai dengan rancangan SK yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2025 dan akan ditandatangani oleh Ketua Yayasan,” katanya.

Begitu juga dalam penempatan pembina, yang sebelumnya harus diisi oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, namun hanya ada Gubernur, sedangkan Wakil Gubernur dan Sekda tidak ada. Begitu juga penasehat hanya diisi Istri Gubernur, padahal seharusnya juga tertera Istri Wakil Gubernur.

“Setahu saya yang menduduki struk­tur yayasan adalah pengurus Dharma Wanita, dan SK-nya ditandatangani oleh Gubernur sebagai Pembina bukan oleh ketua Yayasan. Ia berharap hal ini dapat menjadi perhatian serius dari Bapak Gubernur Maluku dalam upaya pening­katan mutu pendidikan di Bumi Raja-raja khususnya di Pesekolahan Yayasan Pendidikan Christina Martha Tiahahu.

“Sebagai orang yang pernah dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk memperjuangan restrukturisasi yayasan yang sudah demisoner selama 15 tahun turut prihatin dengan kondisi saat ini apabila tidak ada perubahan,” tandasnya. (S-08)