PIRU, Siwalimanews – Iksan Sambo yang merupakan keponakan dari Bupati Sram Bagian Barat Asri Arman diduga menjadi makelar proyek dengan membagi bagi-bagi proyek ke para kontraktor, sebelum dilakukan pelelangan.
Bahkan bagi-bagi kue proyek yang ditenderkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau Kelompok Kerja (POKJA) sudah diatur sesuai keinginan keponakan bupati tersebut, dengan cara meneror pihak PPK dan juga pegawai POKJA.
“Pembagian proyek ini, ponakan sekaligus anak angkat bupati yang mengaturnya dengan cara membagikan kepada kontraktor yang ia kenal dekat dan ia mendapatkan fee dari nilai kontrak. Bahkan bagi-bagi proyek ini, sudah mencuat dikalangan kontraktor dan masyarakat di SBB,” beber Ketua Gerakan SBB Bersih Jacobis Heatubun kepada Siwalimanews di Piru, Rabu (13/8).
Mencuatnya permainan kotor ini sebelum proyek di lelang kata Heatubun, sudah dipastikan siapa pemiliknya. Sejumlah makelar proyek dan kontraktor mulai pasang harga dengan mahar alias uang muka yang harus disetor ke penguasa sebagai komitmen untuk mendapatkan paket tender atau jenis pekerjaan di setiap OPD, salah satunya pembangunan rumah dinas tenaga kerja Puskesmas Limboro Desa Luhu dengan nilai anggaran Rp475 juta.
Kemudian pekerjaan pembangunan Puskesmas Limboro dengan nilai proyek Rp1,3 miliar, Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Desa Luhu dengan nilai anggaran Rp750 juta, proyek jaringan Spam Air Bersih Dusun Melati dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar serta berbagai proyek lainnya.
Hal ini terkuak, setelah salah satu kontraktor yang merasa dirinya didiskriminasikan dalam sebuah percakapan, sehingga sistem bagi-bagi proyek tersebut terbongkar. Bahkan ada beberapa nama kontraktor yang direkomendasikan sebagai pengatur proyek oleh sang ponakan bupati ini.
“Sudah ada beberapa proyek terbagi meski belum dilelang. Atas tindakan anak angkat bupati ini sehingga membuat kontraktor lain kecewa. Bahkan disebut sebut dalam pekerjaan proyek tahun ini, ponakan bupati yang mengatur semuanya,” tutur Heatubun.
Menurutnya, anak angkat sang bupati ini, dianggap sebagai ketua kelas, sebab ia bertugas untuk menentukan siapa yang akan mengerjakan proyek tahun ini.
Permainan kotor ini, harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum, sebab memicu terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasalnya, ketika proyek sudah dibagi-bagi sebelum dilelang, maka akan menimbulkan kualitas pekerjaan yang tidak baik.
“Kalau sudah ditentukan siapa yang akan kerja, yah pasti kualitas dari proyek tersebut juga nantinya tidak maksimal. Aapart penegak hukum jangan tutup mata lihat persoalan seperti ini, karena bagi-bagi proyek ini saja sudah salahi aturan dan akan berdampak negatif bagi pembangunan di SBB kedepannya,” cetus Heatubun.
Iksan Sambo yang dikonfirmasi Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (13/8) mengajak untuk bertemu dan meminta agar berita tersebut jangan dipublikasikan.
“Ini Kapasitas apa dan isu itu hal biasa, saya minta beritanya jangan dimuat yah,†pinta Sambo kepada Siwalimanews.
Sementara itu, Kepala ULP La Bastian saat dikonfirmasi Siwalimanews di ruang kerjanya selalu menghindar, bahkan jarang berada di ruang kerjanya. Begitupun saat dikonfirmasi memalui telepons selulernya, ia selalu tak menggubris panggilan masuk, bahkan seringkali berada di luar jangkauan.(S-18)
