BULA, Siwalima.id – DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur bersama pemerintah kabupaten, menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan tahun 2026.
Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 yang dipimpin Ketua DPRD, Risman Sibualamo dampingi dua wakil ketua masing-masing Husen Kelilauw dan Jasali Keliwar.
Sementara dari pihak Pemkab SBT hanya dihadiri Sekda Ahmad Quadri Amahoru dan sejumlah pimpinan OPD dan Forkopimda tanpa dihadri Bupati Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati Muh Miftah Thoha R Wattimena.
Ketua DPRD Risman Sibualamo saat memimpin paripurna itu mengatakan, penyusunan perubahan APBD merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah yang harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.
Perubahan terhadap APBD 2026, hendaknya tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan angka-angka dalam struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, tetapi harus menjadi momentum untuk melakukan penajaman terhadap prioritas pembangunan daerah, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta memastikan ketersediaan anggaran bagi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DPRD memandang penting agar setiap perubahan kebijakan anggaran tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah,” pesan Risman.
Risman minta, perubahan APBD 2026 harus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan RPJMD. Untuk itu, program dan kegiatan yang memperoleh dukungan anggaran, hendaknya memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran, prioritas dan target pembangunan daerah.
Dengan demikian, perubahan APBD tidak hanya menjadi instrumen penganggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.
"Salah satu hal yang perlu jadi perhatian bersama adalah, penggunaan anggaran yang bersumber dari penambahan transfer ke daerah tahun 2026, termasuk pengalokasian dan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku,” ucap Risman.
Ia berharap, setiap tambahan sumber pendapatan tersebut dapat memberikan dampak yang optimal terhadap penguatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat
Sementara itu, bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekda SBT Ahmad Quadri Amahoru menjelaskan, secara umum, perubahan APBD 2026 dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah penyesuaian regulasi diantaranya, Keputusan Menkeu Nomor: 198 tahun penyesuaian 2026 tentang Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU tahun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility tahun 2026.
Selain itu, Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.14.1/6537/sj tentang Penggunaan Penyesuaian Transfer ke Daerah DAU tαhun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility tahun 2026 dalam APBD 2026, serta Penyesuaian atas penggunaan silpa 2025, berdasarkan hasil audit oleh BPK.
Pendapatan daerah pada perubahan APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp 957,2 miliar, yang bersumber dari, PAD diproyeksikan sebesar Rp 26,1 miliar, Pendapatan transfer diproyeksikan Rp 903,2 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 27,8 miliar.
“Untuk belanja daerah, diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta pelaksanaan urusan penunjang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kelas sekda.
Pada rancangan perubahan APBD 2026 kata sekda, diproyeksikan Rp 976, 155, 691,099,- yang terdiri dari, belanja operasional Rp 706,6 miliar, belanja modal Rp 55,7 miliar, belanja tidak terduga Rp 2 miliar, belanja transfer yang terdiri dari belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa Rp 211,7 miliar.
Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya diperkirakan Rp 18,9 miliar sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan 0,-rupiah. Sehingga, pembiayaan netto pada APBD 2026 diperkirakan Rp 18,9 miliar.
"Dari apa yang disampaikan menunjukkan, bahwa kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan pada perubahan APBD 2026 mengalami defisit Rp 18,9 miliar atau 1,9% dari total alokasi belanja daerah. Untuk mengatasi defisit belanja tersebut, maka ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp 18,9 miliar,” beber sekda.(S-27)
