AMBON, Siwalima.id - DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku melontarkan ultimatum keras kepada Kapolda Maluku terkait penanganan kasus pembakaran rumah warga Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat maupun di sejumlah wilayah konflik lainnya di Maluku.
Ketua DPD GAMKI Maluku, Samuel Patra Ritiauw memberikan batas waktu kepada kapolda hingga Kamis (17/9) pekan depan, untuk menangkap para pelaku pembakaran.
“Kami memberikan waktu kepada Kapolda Maluku untuk menangkap pelaku sampai dengan hari Kamis minggu depan. Kalau sampai batas waktu tersebut pelaku tidak juga berhasil ditangkap, GAMKI akan merapat ke Polda Maluku untuk minta pertanggungjawaban,” tegas Samuel kepada Siwalima.id melalui telepon selulernya, Sabtu (12/9).
Samuel juga mempertanyakan penanganan kasus-kasus pembakaran di Maluku yang menurutnya belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menjadi korban.
“Dari kasus ke kasus, pelaku pembakaran tidak pernah ditemukan. Padahal, konflik di Provinsi Maluku paling banyak berkaitan dengan persoalan agraria dan masalah-masalah lainnya. Seharusnya potensi konflik seperti ini sudah dapat diidentifikasi sejak awal,” ujar Samuel.
Ia juga mempertanyakan fungsi intelijen kepolisian, baik di tingkat Polres, Polda maupun Bhabinkamtibmas dalam membaca potensi konflik sebelum terjadi.
“Bagaimana sebenarnya peran badan intelijen di Polres, Polda, maupun Bhabinkamtibmas? Masa dalam menganalisis persoalan konflik seperti ini tidak mampu dilakukan? Jangan sampai menunggu rumah-rumah masyarakat terbakar dan habis seluruhnya, baru kemudian polisi datang,” kecam Samuel.
Menurut Samuel, penegakan hukum harus menjadi bagian utama dalam menciptakan perdamaian. Ia menilai seruan perdamaian tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan proses hukum yang tegas.
“Kami juga minta agar tidak lagi hanya berbicara soal perdamaian apabila penegakan hukum tidak berjalan. Bagaimana masyarakat mau berbicara tentang perdamaian kalau penegakan hukum tidak ada!” tandas Samuel.
Samuel menilai, tidak adanya kepastian hukum terhadap pelaku pembakaran dapat memunculkan persepsi berbahaya di tengah masyarakat.
“Kondisi seperti ini sama saja membuat masyarakat berasumsi bahwa pembakaran rumah-rumah warga seolah-olah sah, karena pelakunya tidak pernah diproses secara hukum. Ini yang tidak boleh terjadi,” tutur Samuel.
GAMKI Maluku juga mendesak kapolda membuka kepada publik perkembangan penanganan kasus pembakaran rumah masyarakat, termasuk yang terjadi di Kariu, Masihulang dan lokasi lainnya.
Ia menyebut, pembakaran rumah warga sebagai tindakan serius yang harus diproses melalui mekanisme hukum, bahkan kegagalan mengungkap dan menangkap pelaku akan menjadi persoalan serius bagi kepemimpinan kapolda.
“Kalau pak kapolda tidak berhasil mengungkap pelaku pembakaran, maka ini bentuk kegagalan dari kepemimpinan bapak. Karena itu, kami mohon bapak dapat menegakkan hukum seadil-adilnya,” tegas Samuel.
Samuel menambahkan, apabila hingga batas waktu yang diberikan tidak ada penyelesaian, GAMKI Maluku akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat.
“Kalau sampai tidak dapat diselesaikan, DPD GAMKI Maluku akan menyurati secara resmi Mabes Polri terkait dengan kinerja Polda Maluku,” ancam Samuel.(S-30)
