AMBON, Siwalima.id - Latupati Maluku diharapkan untuk menjadi fasilitator yang bijak dalam penyelesaian setiap sengketa antara negeri yang terjadi di daerah ini.
Harapan itu, disampaikan gubernur yang juga Upulatu Maluku, Hendrik Lewerissa, saat membuka Musyawarah Besar IV Latupati Maluku yang berlangsung di Baileo Oikumene, Jumat (16/10).
Musyawarah Besar IV Latupati Maluku kata gubernur, merupakan forum penting yang harus dimanfaatkan, bukan saja untuk membicarakan berbagai kepentingan organisasi dan kepengurusan, tetapi juga tanggung jawab terhadap negeri-negeri adat serta masyarakat adat di Maluku.
Kehormatan seorang raja menurut gubernur, bukan hanya terletak pada gelar dan kedudukan adatnya, tetapi juga harus menjadi pemimpin adat yang dekat dengan masyarakat, memperhatikan kesulitan masyarakat adat, rangkul generasi muda dan menjadi tempat masyarakat mencari nasihat ketika menghadapi persoalan.
Persoalan tapal batas wilayah dan petuanan kata gubernur, masih menjadi tantangan di sejumlah negeri, sehingga persoalan ini membutuhkan kebijaksanaan, keterbukaan dan komitmen semua pihak untuk menyelesaikannya secara damai.
“Sebagai Upulatu Maluku, saya minta Latupati Maluku dapat mengambil peran sebagai fasilitator guna mempertemukan negeri-negeri yang berselisih dalam dialog konstruktif, serta mendorong penyelesaian berdasarkan sejarah, bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, hukum adat yang relevan dan ketentuan yang berlaku," ucap gubernur.
Latupati Maluku menurut gubernur, jangan membiarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antar negeri dan bila diperlukan, bangun koordinasi juga dengan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, agar penyelesaian dilakukan secara terukur, adil, serta tidak menimbulkan persoalan baru.
Disisi lain, sebagai bagian dari masyarakat kepualauan, tentu diperhadapkan dengan keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan kerentanan terhadap bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kabut asap.
Untuk itu, kesiapsiagaan harus menjadi perhatian bersama, maka gubernur mengajak Latupati Maluku mendorong setiap negeri meningkatkan kesadaran masyarakat, menjaga hutan dan lingkungan, mengenali potensi ancaman bencana, serta membangun koordinasi dengan pemda dan instansi terkait.
“Kita harus bangun kesiapsiagaan sejak dini, lakukan mitigasi bencana secara terstruktur karena keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama,” tandas gubernur.
Gubernur mengaku, saat ini sementara memperjuangkan beberapa proyek startegis nasional, seperti pengembangan blok masela, pembangunan maluku integrated logistic hub, serta pemanfaatan bendungan wai apu untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, bersama DPR dan DPD juga sementara memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan, agar karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan memperoleh pengakuan serta dukungan kebijakan yang lebih adil.
"Agenda-agenda ini harus kita kawal bersama. Saya harap para Latupati Maluku juga turut berikan dukungan, menjaga stabilitas sosial, serta membangun pemahaman masyarakat, bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kepentingan negeri-negeri,” pinta gubernur.(S-20)
