AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa tengah memperjuangkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pengelolaan tambang emas, Gunung Botak di Kabupaten Buru.
Perjuangan ini dilakukan dengan minta adanya kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat, agar pengusaha lokal di Maluku dapat terlibat langsung dalam pengelolaan tambang emas terbesar di Provinsi Maluku tersebut.
Keinginan kuat terkait pelibatan masyarakat dan pengusaha lokal ini, disampaikan gubernur dalam Rakor Lintas Lembaga, terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Kamis (12/11).
Gubernur mengatakan, penataan kawasan penambangan emas Gunung Botak harus berjalan seiring dan selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah pusat harus memberikan kebijakan afirmatif yang membuka ruang bagi BUMD dan pengusaha lokal untuk terlibat dalam rantai pengelolaan tambang.
"Masyarakat Maluku jangan sampai hanya jadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemda dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tandasgubernur.
Gubernur mengusulkan, beberapa skema yang harus mendapatkan perhatian serius, misalnya dari aspek permodalan, dimana apabila kapasitas permodalan BUMD belum mencukupi BUMN yang mendapat mandat mengelola tambang harus membangun kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.
Selain itu, harus ada optimalisasi kewenangan pemda dalam mendukung penerbitan rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Perlunya skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil, sehingga kekayaan sumber daya alam Maluku turut mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku kata gubernur, berharap penataan Gunung Botak harus dapat menghadirkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkeadilan.
Pemda juga terus mendorong agar masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kabupaten Buru, memperoleh kesempatan nyata untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dari pengelolaan sumber daya alam di daerahnya sendiri.(S-20)
