AMBON, Siwalima.id – Kasus judi dadu di Kota Dobo, Kabupaten Aru yang ditangani Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Maluku, kini masuk babak baru.
Pasalnya, tim penasihat hukum dari Law Office H Adam Hadiba & Partners melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan penanganan diskriminatif, dalam perkara dugaan perjudian di Dobo, ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku.
Laporan tersebut, disampaikan untuk meminta pemeriksaan terhadap sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat dalam proses penangkapan, hingga pengawalan para terduga pelaku dari Dobo ke Ambon.
Koordinator tim penasihat hukum, H. Adam Hadiba menjelaskan, pihaknya minta Kapolda Maluku memberikan perhatian terhadap laporan tersebut.
“Kami memohon kepada pak kapolda selaku pimpinan tertinggi di daerah ini untuk perintahkan Kabid Propam periksa secara tuntas seluruh oknum polisi dan tim buser yang terlibat, dari mulai penangkapan di Dobo sampai pengawalan ke Ambon,” ucap Adam kepada wartawan di Mapolda Maluku, usai melaporkan hal tersebut, Rabu (16/9).
Menurut Adam, dugaan pelanggaran ini, bermula dari penindakan kasus perjudian di Dobo pada, Kamis (9/7) sekitar pukul 23.00 WIT.
Dalam penindakan itu, polisi disebut mengamankan sejumlah orang yang diduga sedang bermain judi, tiga orang buruh harian lepas berinisial RJ (31), A (35), dan HH (40), serta seorang pria berinisial F yang disebut sebagai penyelenggara atau pemilik modal.
Para pihak yang diamankan kemudian dibawa ke Polres Aru untuk menjalani pemeriksaan awal. Namun, berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang diklaim telah dihimpun tim kuasa hukum, para pemain judi diduga dilepaskan setelah berada di Polres Aru.
“Sesampainya di Polres, pihak-pihak yang berstatus sebagai pemain judi, diduga langsung dilepaskan begitu saja tanpa diproses hukum lebih lanjut. Yang tersisa untuk dibawa ke Ambon hanyalah terduga pengelola modal, berinisial F dan tiga klien kami yang notabene hanya buruh kasar,” beber Adam.
Adam juga menduga, terjadi kejanggalan saat rombongan tiba di Ambon pada, Jumat (10/7), dimana F bersama tiga buruh tersebut, diterbangkan dari Dobo ke Ambon menggunakan pesawat komersial dengan pengawalan polisi.
Namun, menurut Adam, F diduga diturunkan dari kendaraan petugas di kawasan Kelurahan Batu Merah, Kota Ambon, tepatnya di depan salah satu kantor instansi vertikal dan tidak dibawa ke Mapolda Maluku.
Sementara tiga buruh yang menjadi kliennya tetap dibawa untuk menjalani proses hukum dan kemudian ditahan.
“Para pemain judi lepas di Polres Aru, terduga penyelenggara utama lepas di jalanan Kota Ambon, sementara tiga orang pekerja kecil yang hanya mencari nafkah harian justru ditahan,” ucap Adam.
Ketiga kliennya, lanjut Adam, saat ini masih menjalani penahanan dan perkara mereka telah berlanjut hingga tahap persidangan. Mereka didakwa menggunakan Pasal 426 KUHP baru. Pihaknya menduga, terdapat perlakuan berbeda dalam penanganan perkara tersebut.
Namun, tudingan tersebut masih merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum dan perlu diklarifikasi kepada pihak kepolisian. Untuk mengungkap dugaan tersebut, pihaknya minta Propam memeriksa seluruh anggota polisi yang terlibat dalam operasi penangkapan dan pengawalan.
Mereka juga diminta penyidik Propam memeriksa manifes penerbangan dari Dobo ke Ambon serta rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi yang disebut sebagai tempat F diturunkan.
“Buka manifes penerbangan pesawat dan periksa rekaman CCTV di lokasi pelepasan agar fakta ini terang-benderang, tidak ada yang ditutupi,” tandas Adam.
Selain laporan dugaan pelanggaran etik menurut Adam, pihaknya juga mengajukan permohonan perlindungan keamanan bagi saksi dan para tersangka. Permohonan tersebut merujuk pada UU Nomor: 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 31 tahun 2014.
Perlindungan tersebut, diperlukan untuk mencegah adanya tekanan, intervensi atau intimidasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini. Laporan pengaduan tersebut, telah teregistrasi di bagian Pelayanan Pengaduan (Yanduan) Bidpropam Polda Maluku.
“Saya harap laporan ini segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses penanganan perkara perjudian tersebut,” harap Adam.(S-25)
