AMBON, Siwalima.id - Merasa dikambinghitamkan dalam kasus dugaan penerbitan 45 SK kenaikan pangkat puluhan guru yang dianggap ilegal, G yang disebut-sebut sebagai salah satu aktor akhirnya angkat bicara.
Bahkan G membantah, menjadi aktor utama dalam persoalan tersebut, bahkan ia membeberkan peran pihak lain, termasuk JM seorang ASN Pemkot, dalam proses pengurusan hingga penyerahan dokumen kepada sejumlah guru.
Tak hanya membongkar rangkaian proses yang diketahuinya, G juga mengaku, masih berhubungan dengan JM setelah 4 Juni 2026. Bahkan, ia mengklaim pernah menyerahkan uang sebesar Rp13,2 juta kepada JM saat pertemuan di Kafe Yoas pada 18 Juni 2026.
“Saya bukan pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan SK kenaikan pangkat, saya hanya bantu penyusunan angka kredit secara manual atas permintaan sejumlah guru, sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada JM untuk diproses lebih lanjut,” ungkap G kepada Siwalima.id di Ambon, Senin (9/11) malam.
Didampingi keluargannya G mengaku, selama ini dirinya memilih diam karena berharap, persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, setelah namanya terus dikaitkan sebagai pihak yang bertanggung jawab, sementara sejumlah keterangan dinilainya tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya, maka dirinya memutuskan untuk angkat bicara.
"Saya bukan membela diri ataupun membenarkan apa yang saya katakan. Tetapi, inilah waktunya saya berbicara,” tegas G.
G juga membantah, tudingan mendatangi sekolah-sekolah untuk menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat dengan membawa surat tugas dari Dinas Pendidikan Kota Ambon.
Pasalnya, kedatangan dirinya ke sejumlah sekolah atas undangan kepala sekolah dan seizin pimpinan tempatnya bekerja saat itu. Aktivitas yang dilakukannya juga, berkaitan dengan bantuan pengelolaan kinerja melalui ruang GTK, bukan pengurusan SK kenaikan pangkat.
"Saya tidak menawarkan diri. Saya datang atas undangan mereka (sekolah-sekolah). Saya juga datang didampingi pengawas atas permintaan yang bersangkutan. Ini bukan terkait SKP, karena ruang GTK dan SKP merupakan dua hal yang berbeda,” papar G.
Ia menegaskan, apa yang disampaikan bahwa dirinya pernah menggunakan pakaian Korpri maupun membawa surat tugas ketika mendatangi sekolah, sama sekali itu tidak benar adanya.
Sementara terkait angka kredit konvensional, menurutnya, itu membantu sejumlah guru menyusun dokumen secara manual. Namun, dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada JM untuk diinput ke dalam sistem.
“Saya membuat angka kredit secara manual atas permintaan mereka. Setelah itu saya serahkan kepada pak JM untuk diinput. Saya tegaskan, saya bukan ASN dan tidak bisa membuka sistem apa pun,” tegas G.
G juga menegaskan, dirinya tidak pernah mengakses akun guru, mengubah data maupun masuk ke sistem MyASN, sebab dirinya tidak memiliki kewenangan mengoperasikan sistem administrasi kepegawaian tersebut.
Ia juga menuturkan, SK kenaikan pangkat yang kini menjadi persoalan, justru diperolehnya dari JM, sehingga jika dikatakan ia membuat atau mencetak maupun menerbitkan dokumen tersebut tidak benar.
Bahkan, G mengaku, beberapa kali diminta JM menyerahkan SK kepada sejumlah guru di beberapa lokasi, antara lain depan BCA, depan Kantor Walikota, depan Dinas Pemadam Kebakaran hingga rumah kopi Sariwangi.
“Apa yang disebutkan bahwa JM telah memblokir kontaknya sejak 4 Juni 2026 lalu juga tidak benar adanya, sebab kita berdua masih berkomunikasi setelah tanggal tersebut. Pertemuan terakhir itu terjadi pada 18 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 WIT di Kafe Yoas,” beber G.
Dalam pertemuan dengan JM saat itu, G menyebutkan, menyerahkan uang sebesar Rp13,2 juta kepada JM. Uang tersebut disebut merupakan titipan sejumlah guru yang namanya turut dicantumkan dalam amplop.
Yang sangat disesali lagi, kasus ini ikut menyeret suaminya L yang merupakan ASN di BKPSDM Kota Ambon. Padahal pengelolaan e-Kinerja dan SKP berbeda dengan sistem SIASN yang digunakan dalam administrasi kepangkatan.
Di sisi lain, ia juga menyayangkan keterangan dalam konferensi pers Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, yang menurutnya tidak sepenuhnya mencerminkan BAP yang telah disampaikannya kepada tim pemeriksa Inspektorat.
Hal inilah yang membuat dirinya terpukul, karena persoalan tersebut tidak hanya menyeret dirinya, tetapi juga suami dan nama besar keluarganya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pak walikota yang telah memberikan keterangan pers sekaligus membuka tabir persoalan yang selama ini ditunggu-tunggu,” ucap G.
Namun, G menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti pada tudingan terhadap dirinya, sebab ia juga minta seluruh rangkaian proses pengurusan dokumen, pihak-pihak yang terlibat, hingga alur penyerahan SK ditelusuri secara menyeluruh.
Hal ini, sebagai bentuk keseriusan dalam mengusut masalah ini, G juga menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian, pada hari ini, Selasa (10/11).
Langkah itu ditempuh, untuk menguji berbagai keterangan, sekaligus mencari keadilan atas tudingan yang dialamatkan kepadanya.
“Saya hari ini, Selasa (10/11) akan meneruskan kasus ini ke ranah hukum. Kepada semua ASN yang sempat saya tolong secara sukarela, dari hati yang paling dalam saya minta maaf. Langkah hukum ini saya tempuh untuk dapat keadilan dan sebagai warga negara saya patuh terhadap aturan hukum," tegas G.(S-30)
