SIWALIMA.id > Berita
Online | Rabu, 30 September 2026 pukul 18:27 WIT
Komisi II Minta Pemda Perkuat Peta Wilayah Administrasi

BULA. Siwalima.id - Persoalan tapal batas antara Kabupaten SBT dan Maluku Tengah, kembali menjadi perhatian serius wakil rakyat di Bumi Ita Wotu.

Untuk itu, Komisi II DPRD SBT, minta pemerintah kabupaten memperkuat data, hingga peta wilayah administrasi sebagai dasar agar dapat memastikan batas kewenangan kabupaten.

“Pemkab sudah mestinya mengambil langkah serius untuk perjelas batas wilayah administrasi di wilayah Kecamatan Siwalalat yang berbatasan dengan Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Teluti di Kabupaten Maluku Tengah,” tandas Ketua Komisi II Husin Rumadan dalam paripurna kemarin.

Persoalan batas wilayah kata Husin, bukan hanya menyangkut administrasi pemerintahan, namun juga berkaitan dengan wilayah adat, pengelolaan sumber daya alam dan potensi pendapatan daerah.

“Kurang lebih 20 tahun sampai saat ini masih terjadi tarik-menarik antara wilayah administrasi dan wilayah adat,” tegas Husin.

Selain itu, Politisi PKB ini juga menegaskan, untuk kawasan perbatasan ini juga berkaitan dengan aktivitas perizinan pertambangan galian C

Pasalnya, pengelolaan wilayah tersebut sebelumnya berada dalam wilayah Kecamatan Siwalalat, namun malah dikaitkan bersama pengelolaan oleh perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Maluku Tengah.

Persoalan ini, perlu segera dibicarakan secara serius, agar kepentingan dan hak administratif SBT tidak terabaikan, sebab potensi penerimaan daerah yang semestinya cukup besar.

Untuk itu, pemkab harus memperkuat penataan data administrasi, pemetaan wilayah serta aspek perizinan di kawasan seram bagian selatan yang berbatasan dan Malteng 

“Data-data secara administrasi harus ditata dengan baik, kemudian terkait dengan perizinan di wilayah Seram Selatan dan di Bagian Timur Kabupaten SBT ini bisa kita perlukan, sehingga hak-hak kita jangan diambil alih oleh Kabupaten Maluku Tengah,” tegas Husin.

Persoalan tapal batas ini menurut Husin, harus menjadi perhatian dalam pembahasan bersama antara pemkab dengan DPRD agar miliki dasar administrasi yang jelas dan tidak terus menjadi persoalan antar daerah. (S-27)

BERITA TERKAIT