PEMERINTAH Pusat melalui Presiden, Prabowo Subianto resmi menetapkan Abdoel Moethalib Sangadji (A.M Sangadji) sebagai Pahlawan Nasional.
Surat resmi dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia mengonfirmasi, bahwa penganugerahan gelar kehormatan kepada tokoh pergerakan legendaris asal Maluku ini dilaksanakan di Istana Negara pada Peringatan Hari Pahlawan. Ketetapan historis ini bukan sekadar pemenuhan hak administratif sejarah yang tertunda, melainkan sebuah restu moral negara terhadap fondasi kebangsaan kita. Pengakuan ini menegaskan bahwa rajutan nasionalisme Indonesia akan rapuh jika kita mengabaikan kontribusi raksasa dari wilayah timur Nusantara.
Bagi masyarakat Maluku, ketetapan ini menyudahi penantian panjang dan perjuangan kolektif yang melelahkan selama berpuluh-puluh tahun. Narasi mengenai pengusulan A.M. Sangadji telah melewati koridor birokrasi yang berliku, menghadapi benturan regulasi, hingga dinamika transisi kewenangan kelembagaan di Jakarta. Berkali-kali usulan dari daerah diajukan, berkali-kali pula dokumen divalidasi ulang untuk menembus seleksi ketat di tingkat pusat. Pertanyaan reflektif yang patut diajukan di ruang publik adalah: Mengapa sosok sekaliber Sangadji membutuhkan waktu sedemikian lama untuk diakui secara formal oleh negara? Di sinilah esai opini ini bermuara—sebagai sebuah otokritik terhadap model historiografi Indonesia yang acap kali terjebak dalam bias geografis atau sentrisme wilayah tertentu, sehingga terlambat membaca riwayat para tokoh daerah yang sesungguhnya memiliki daya jangkau perjuangan berskala nasional.
Rekam jejak A.M. Sangadji, yang dijuluki oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai "Si Jago Tua", adalah bukti sahih bahwa ia bukanlah pahlawan lokal berskala domestik belaka. Kiprah politik, pemikiran, dan pergerakannya merentang luas melampaui batas geografis tanah kelahirannya di Rohomoni, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Ketika merantau ke Jawa dan menetap di Surabaya, ia langsung berdiri di garda depan pergerakan kebangsaan bersama H.O.S. Tjokroaminoto, bahkan kemudian dipercaya memimpin Lajnah Tanfidziyah Sarekat Islam. Sangadji tidak hanya bertumpu pada satu isu kedaerahan. Ia adalah salah satu motor penggerak intelektual dalam Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.
Lebih jauh lagi, keteladanan A.M. Sangadji memberikan pelajaran berharga mengenai arti penting integritas politik dan kemandirian bangsa. Di era modern ini, ketika pragmatisme politik sering kali mengaburkan idealisme, kisah hidup Sangadji yang rela berpindah-pindah daerah dan masuk-keluar penjara demi membela hak-hak sipil kaum bumiputera menjadi cermin yang tajam bagi para penyelenggara negara dan elit politik saat ini. Gelar pahlawan ini harus menjadi momentum refleksi nasional untuk menguji kembali sejauh mana kita telah menjaga kedaulatan bangsa yang dahulu diperjuangkan dengan pertaruhan nyawa oleh para pendahulu kita.
Secara fundamental, gelar Pahlawan Nasional untuk A.M. Sangadji adalah sebuah kemenangan telak bagi keadilan sejarah Indonesia. Pemerintah pusat telah melunasi sebagian utang historisnya kepada ingatan kolektif rakyat Maluku. Pengakuan resmi ini meruntuhkan sekat-sekat isolasi sejarah yang selama ini mengurung tokoh-tokoh luar Jawa dalam narasi lokalitas yang sempit. Sangadji kini telah resmi dikembalikan ke panggung utama sejarah Indonesia, tempat yang memang selayaknya ia tempati sejak awal.
Tugas mendesak kita sekarang sebagai ahli waris sah dari nilai kemerdekaan adalah merawat api juang "Si Jago Tua" agar tetap menyala. Kita harus memastikan bahwa keteladanan, keberanian retoris, dan integritas tanpa kompromi dari seorang A.M. Sangadji tidak ikut membatu bersama plakat penghargaan di dinding museum.
Nilai-nilai tersebut harus bertransformasi menjadi energi penggerak yang aktif, menginspirasi arah masa depan bangsa, serta memperkokoh persatuan nasional di tengah badai perubahan zaman. Selamat datang di rumah sejarah utama Indonesia, Ayahanda Abdoel Moethalib Sangadji. Perjuanganmu kini menjadi obor bagi langkah kami.(*)
