AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon akhirnya memperbolehkan Mie Gacoan Ambon untuk beroperasi kembali dengan catatan saluran air limbah tetap disegel.

Pembekuan operasi Mie Gacoan di kawasan Belakang Soya ini dila­kukan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan pada 16 September lalu karena IPAL bermasalah.

Kadis LHP Kota Ambon,  Apries Gaspersz mengatakan, perubahan bentuk sanksi tersebut tetap mewa­jib­kan Mie Gacoan melakukan per­baikan terhadap sistem pengolahan air limbah.

“Terhitung sejak tanggal 19 September 2026, bentuk sanksi administratif paksaan pemerintah terha­dap Mie Gacoan dinyatakan ber­alih,” kata Apries kepada Siwalima, Minggu (20/9).

Dengan perubahan tersebut, pa­pan pemberitahuan penutupan se­mentara kegiatan usaha yang dipa­sang pada 16 September dicabut. Aktivitas produksi dan operasional kembali berjalan.

Meski demikian, dinas tetap me­nerapkan sanksi administratif be­rupa paksaan pemerintah.

“Bentuknya yakni menutup dan menyegel seluruh saluran keluar atau outlet air limbah dari lokasi usaha menuju saluran maupun drai­nase publik, katanya.

Sanksi tersebut mengacu pada Per­aturan Menteri Lingkungan Hi­dup/Badan Pengendalian Lingku­ngan Hidup Nomor 6 Tahun 2026.

Dikatakannya, selama saluran pembuangan ditutup, seluruh air limbah yang dihasilkan dari aktivitas usaha Mie Gacoan wajib ditampung secara tertutup di dalam lokasi usaha.

“Air limbah tersebut dilarang dialirkan, dibuang maupun merem­bes ke saluran atau drainase publik dalam bentuk apapun,” jelasnya.

Penutupan saluran pembuangan akan berlangsung sampai perbaikan konstruksi IPAL dinyatakan selesai

Selain itu, hasil uji laboratorium harus menunjukkan air limbah telah memenuhi baku mutu sesuai Per­aturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025.

Selama masa sanksi, Mie Gacoan di­wajibkan melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan IPAL.

Di antaranya pendampingan pengolahan IPAL bersama Bank Sampah Induk dan tim Mie Gacoan yang terdiri atas konsultan lingkungan serta konsultan engineering. Proses tersebut diawasi tim teknis Dinas LHP.

:Mie Gacoan juga wajib menyerahkan data pengelolaan air limbah kepada Bank Sampah Induk paling lambat pukul 13.00 WIT setiap hari,” harapnya.

Perusahaan juga diwajibkan mengganti saringan grease trap dengan ukuran lebih kecil pada seluruh bak pencucian serta membersihkan sedimen dan kerak lemak pada IPAL secara menyeluruh.

Selanjutnya, Bank Sampah Induk akan melakukan analisis untuk menentukan apakah diperlukan perubahan konstruksi IPAL.

“Mie Gacoan juga diwajibkan menambah saringan pada bak pertama IPAL serta menambah treatment dalam pengelolaan IPAL bekerja sama dengan Bank Sampah Induk,” jelasnya.

Ia mengatakan pembersihan IPAL dijadwalkan dilakukan setiap hari. Penyedotan IPAL juga dilakukan setiap hari selama masa perbaikan.

Dinas LHP juga masih menunggu hasil uji laboratorium air limbah sebagai salah satu dasar untuk menentukan perlu tidaknya perubahan konstruksi IPAL.

“Juga menunggu hasil uji laboratorium air limbah untuk penentuan perubahan konstruksi IPAL,” ujarnya.

Apries menegaskan perubahan bentuk sanksi bukan berarti Mie Gacoan telah terbebas dari sanksi administratif.

“Jadi kesimpulannya, Mie Gacoan masih tetap dalam kondisi sanksi,” tegasnya.(S-30)