AMBON, Siwalima.id - Komisi I DPRD Maluku minta agar, rencana pembangunan site radar Pangkalan TNI AU Pattimura di Nusaniwe, harus memperhatikan hak masyarakat adat.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton menjelaskan, persoalan tanah ulayat masyarakat adat Nusaniwe dengan pihak TNI AU terkait rencana pembangunan Site Radar Pangkalan TNI AU Pattimura menjadi perhatian serius.

Untuk memastikan masyarakat adat Nusaniwe tidak dirugikan dalam pembangunan ini, Komisi I telah memanggil sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM Maluku. Kepentingan pembangunan strategis tetap penting, namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat yang memiliki hubungan adat dengan wilayah yang menjadi lokasi pembangunan.

Penyelesaian persoalan tanah antara masyarakat adat Nusaniwe dengan pihak TNI-AU tersebut, kata Solichin, harus dilakukan melalui dialog, keterbukaan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Yang penting adalah dialog dan keterbukaan. Hak-hak masyarakat adat harus dihormati dalam setiap proses pembangunan,” ucap Solichin kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (29/9).

DPRD Maluku sambung Solichin, tidak menginginkan persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan, sehingga komunikasi antara pemerintah, masyarakat adat dan pihak-pihak terkait perlu terus dibangun.

Keberadaan rencana pembangunan site radar Pangkalan TNI AU Pattimura ini, memiliki kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan, namun ruang-ruang dialog harus tetap dikedepankan.

“Kita sudah lakukan pertemuan bersama Komnas HAM Maluku untuk memastikan hak-hak masyarakat diperhatikan, namun tetap mendukung pembangunan strategis nasional tetap berjalan,” ujar Solochin.

Politisi PKS Maluku ini menegaskan, akan terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme dialog dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita berharap ada titik temu antara kepentingan strategis negara dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat," tegas Solichin.(S-20)