AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, memperkuat sinergi dalam mendukung percepatan inklusi keuangan di daerah.
Humas OJK Maluku dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Senin (21/7) menyebutkan, rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Kota Bula pada, Kamis ( 17/7) kemarin menetapkan sejumlah program strategis.
Program strategis ini ditetapkan, bertujuan untuk memperluas layanan keuangan formal, memberdayakan pelaku usaha mikro, hingga menekan dominasi praktik pinjaman informal.
Dalam rapat itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten SBT menjelaskan, bahwa mereka juga menggencarkan edukasi keuangan ke wilayah tertinggal, terluar dan terdepan3T yang berlangsung sejak 15 Juli, dengan peserta meliputi ASN, pelajar, UMKM, hingga masyarakat pesisir.
Penjabat Sekda SBT Ahmad Quadri Amahoru dalam rapat pelno iti mengaku, edukasi ini juga menyentuh masyarakat Pulau Geser dan pelajar MAN 2 SBT.
“ASN yang cakap finansial, pelajar yang sadar pengelolaan uang sejak dini, dan masyarakat pesisir yang paham layanan keuangan formal adalah modal penting menuju ekonomi tangguh,†tulis humas OJK mengutip ucapan Pj Sekda SBT.
Rapat pleno yang digelar di Kota Bula itu juga, menetapkan dua arah program kerja TPAKD SBT tahun 2025, yakni peningkatan literasi keuangan di wilayah 3T dan perluasan akses keuangan melalui peningkatan penyaluran KUR dan perluasan agen Laku Pandai.
Dalam sesi OJK Goes to School, siswa dikenalkan pada prinsip-prinsip keuangan syariah serta pentingnya membedakan layanan keuangan formal dan informal.
Sementara itu Kepala OJK Maluku Andi Yusuf berharap, melalui pelibatan berbagai elemen masyarakat, TPAKD SBT bersama OJK membangun fondasi ekosistem keuangan yang inklusif, adaptif, serta aman dari risiko keuangan digital dan pinjaman ilegal. Edukasi ini sejalan dengan implementasi POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen.
“Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan di akhir tahun 2025 untuk mengukur pencapaian. Harapan kami, SBT dapat menjadi contoh inklusi keuangan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia,†harap Andi. (S-25)
