AMBON, Siwalima.id - Kodam XV Pattimura menegas­kan komitmennya menangani perkara temuan 1,7 ton merkuri yang kini ditangani Polisi Militer Kodam (Pomdam) XV Pattimura secara profesional dan transparan.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap kasus yang melibatkan barang berbahaya tersebut, sekaligus memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika kepada wartawan, Kamis (12/11), mengatakan, pihaknya berkomitmen mengawal seluruh tahapan penanganan perkara berdasarkan fakta dan alat bukti.

"Kami memahami perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Kodam XV/Pattimura berkomitmen memastikan setiap proses pena-nganan perkara berjalan sesuai prosedur, berdasarkan fakta dan alat bukti, serta tidak memberikan ruang bagi segala bentuk penyimpangan," tegasnya.

Menurutnya, aspek keamanan, keutuhan dan pertanggung-jawaban barang bukti menjadi perhatian serius dalam proses penyidikan. Karena itu, setiap tindakan terhadap barang bukti harus dilakukan berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Kodam XV/Pattimura juga meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat agar tidak mencampuradukkan perkara temuan 1,7 ton merkuri yang ditangani Pomdam XV/Pattimura dengan kasus penanganan barang bukti merkuri lainnya.

Kapendam menjelaskan, kedua peristiwa tersebut merupakan perkara berbeda, baik dari sisi objek, kronologi maupun proses penanganannya.

Di sisi lain, penyidik masih terus mendalami setiap informasi terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pendalaman tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Kodam XV/Pattimura juga memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk jika melibatkan oknum di lingkungan institusi TNI.

Kodam XV/Pattimura juga memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk jika melibatkan oknum di lingkungan institusi TNI.

"Kami tidak ingin berspekulasi ataupun mendahului proses hukum. Apabila ditemukan bukti keterlibatan oknum, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan," tandasnya.

Kodam pun mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan tetap mengacu pada informasi resmi dari instansi berwenang hingga proses hukum perkara tersebut tuntas. (S-10)