AMBON, Siwalimanews – Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku menegaskan, pengalihan status jalan lingkar Pulau Ambalau ke pusat atau ke provinsi, membutuhkan surat permohonan dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas PU Maluku Hengky Tamtelahitu kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Selasa (23/9) menyusul desakan aliansi Pemuda Maluku Bersatu yang minta agar pemprov mengambil alih jalan lingkar Ambalau.
Tamtelahitu menjelaskan, ruas jalan Amblau saat ini memang terdapat 10 kilometer yang sudah diaspal dari total 24 kilometer dan sisanya belum ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bursel.
Karena itu, muncul aksi demonstrasi yang terjadi berulang kali menuntut agar ruas jalan tersebut dialihkan ke provinsi agar dapat ditangani dengan baik.
“Mereka kan menuntut dialihkan, tapi untuk pengalihan status jalan itu harus ada surat permohonan pengalihan dari Kabupaten Bursel ke gubernur, karena ruas jalan itu kewenangannya di Pemkab Bursel dan surat permohonan itu belum kami terima,” jelas Tamtelahitu.
Sepanjang tidak ada surat permohonan pengalihan status dari Pemkab Bursel kata Tamtelahitu, pemprov tidak dapat melakukan pengalihan status jalan untuk ditangani dengan APBD provinsi.
Kalaupun surat permohonan pengalih status jalan sudah diajukan, maka proses pengalihannya juga tidak serta merta dilakukan, sebab mekanisme gubernur akan memerintahkan OPD terkait untuk turun lakukan kajian teknis.
“Kalau sudah ada kajian teknis barulah gubernur menetapkan pengalihan status jalan dengan SK gubernur. Tapi sepanjang proses ini belum dilakukan, maka pengalihan status jalan Ambalau belum dapat dilakukan,” tegas Tamtelahitu.
Lagipula kata Tamtelahitu, pengalihan status jalan diawali dengan pengalihan status jalan nasional oleh Menteri PU terlebih dahulu, baru diikuti oleh gubernur untuk provinsi dan kabupaten/kota.
“Pengalihan itu biasanya lima tahun sekali dan revisi status jalan terakhir itu tahun 2021 artinya belum lima tahun. Kalaupun sudah melewati lima tahun maka proses untuk pengalihan status jalan sampai penetapan itu bisa lebih dari enam tahun. Kalau Menteri PU sudah alihkan status jalan nasional baru gubernur bisa menetapkan pengalihan jalan kabupaten ke provinsi,” jelasnya.(S-20)
