AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku, minta seluruh elemen masyarakat agar lebih bijak dalam melihat persoalan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) milik Gubernur Hendrik Lewerissa.
Pemprov menilai, polemik terkait LHKPN gubernur yang beredar di ruang-ruang media sosial telah berlebihan dan tidak sesuai dengan kebenarannya, sehingga berpotensi menjadi fitnah.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Sadli Ie kepada Siwalima.id melalui pesan WhatsApp, Selasa (15/9) merespon polemik di ruang-ruang publik.
Sadli menjelaskan, adanya penambahan sejumlah harta dalam LHKPN Gubernur Maluku tidak serta-merta menunjukkan bahwa, harta tersebut diperoleh setelah Hendrik Lewerissa menjabat sebagai Gubernur Maluku.
Pada LHKPN tahun 2024 yang dilaporkan sebelum menjabat sebagai Gubernur Maluku, terdapat sejumlah harta tidak bergerak yang belum tercantum dalam laporan.
Kondisi itu kata sekda, terjadi karena staf yang membantu proses pengisian LHKPN saat itu belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN secara lengkap dan benar.
"Saat menjabat sebagai Gubernur Maluku, proses pengisian dan pelaporan LHKPN dilakukan bersama dengan Inspektorat provinsi dan dalam prosesnya beberapa harta tidak bergerak yang sebelumnya belum dilaporkan kemudian dimasukkan ke dalam LHKPN terbaru,” ungkap sekda.
Ia mengaku, dalam pelaporan LHKPN, setiap harta yang dilaporkan wajib disertai dengan informasi mengenai tanggal, bulan dan tahun perolehannya, artinya data tersebut mengacu pada dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, kuitansi maupun bukti pembelian lainnya.
Dari riwayat kepemilikan harta menurut sekda, dapat diketahui dan dibedakan antara harta yang diperoleh sebelum maupun setelah seseorang menduduki suatu jabatan.
“Penambahan harta yang terlihat dalam laporan terbaru, perlu dilihat berdasarkan tahun dan tanggal perolehannya, bukan semata-mata berdasarkan kapan harta tersebut baru tercantum dalam LHKPN," jelas sekda.
Lagipula kata sekda, setiap LHKPN yang dilaporkan ke KPK akan melalui proses verifikasi terhadap data dan dokumen pendukung yang dilaporkan oleh wajib LHKPN dan jika dinyatakan lengkap, laporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui laman resmi KPK.
Karena itu, dipastikan seluruh harta yang menjadi perbincangan publik telah diperoleh Hendrik Lewerissa sebelum menjabat gubernur, namun baru dimasukkan dalam pelaporan LHKPN terbaru karena sebelumnya belum tercantum.
Penambahan tersebut, justru menunjukkan adanya upaya untuk melengkapi pelaporan harta kekayaan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terhadap polemik yang terjadi, Pemrov mengajak masyarakat untuk lebih bijak melihat informasi LHKPN secara utuh dan tidak hanya berdasarkan perbandingan angka total harta dari satu laporan ke laporan lainnya.
"Hal yang tidak kalah penting adalah melihat tahun perolehan setiap aset yang dilaporkan serta proses verifikasi terhadap dokumen pendukungnya,” beber sekda.
Pemprov berharap, polemik mengenai peningkatan nilai harta gubernur dalam LHKPN dapat dipahami secara proporsional dan berdasarkan data, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pelaporan kekayaan penyelenggara negara.(S-20)
