AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, penataan organisasi tidak dijadikan alasan untuk menambah struktur maupun menciptakan jabatan baru.
Birokrasi Pemkot Ambon harus ramping, namun memiliki fungsi yang kuat. Setiap perubahan struktur, wajib didasarkan pada kebutuhan, beban kerja, karakteristik daerah, serta kajian akademis.
“Yang kita butuhkan adalah struktur organisasi yang tepat, efektif, efisien, dan yang terpenting sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah,” tegas walikota saat membuka Focus Group Discussion, evaluasi kelembagaan perangkat daerah Pemkot Ambon tahun 2026 di salah satu hotel, Kamis (8/10)
Menurutnya, penataan kelembagaan bukan soal memperbanyak atau mengurangi jabatan. Prinsipnya adalah bagaimana organisasi mampu bekerja maksimal untuk mencapai target pemerintahan.
“Dalam teori pemerintahan, yang terpenting adalah struktur organisasi itu tidak terlalu gemuk. Dia ramping. Ada bahasa miskin struktur, kaya fungsi,” tegas walikota.
Walikota bahkan mengingatkan, agar jangan sampai evaluasi kelembagaan dimanfaatkan untuk mencari-cari posisi baru. Pasalnya, penataan kelembagaan bukan tujuan untuk memperbanyak atau menghilangkan struktur.
“Intinya untuk mencapai tujuan organisasi jangan sampai ada satu yang belum dapat jabatan, lalu mulai cari-cari jabatan baru untuk kita isi,” sindir walikota.
Dalam evaluasi tersebut, walikota juga memberikan perhatian khusus terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD dinilia memiliki peran strategis, karena Kota Ambon merupakan daerah yang menghadapi berbagai risiko bencana.
Karena itu, walikota mengusulkan penguatan struktur pimpinan BPBD, dimana posisi pimpinan tidak lagi cukup hanya sebagai kepala pelaksana, tetapi perlu ditingkatkan menjadi kepala badan.
“BPBD itu sudah mestinya kepalanya jangan kalak lagi. Itu sudah mesti kepala badan. Kita butuh penguatan organisasi kelembagaan dari BPBD supaya dia semakin kuat,” tandas walikota.
Selain BPBD, walikotajuga menyoroti beban kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Pasalnya OPD ini, tidak hanya menangani persoalan sampah, namun juga harus mengurus armada, pengolahan lingkungan, limbah, taman hingga sejumlah urusan perizinan lingkungan.
“Kalau kita lihat, sampah saja di Dinas LHP ini sudah penumpukan, kemudian mengatur operasional armada, mengatur masyarakatnya, mengatur pengolahannya, belum lagi soal limbah dan taman,” beber walikota.
Walikota menilai, urusan taman juga perlu mendapat perhatian dalam penataan kelembagaan, sebab taman merupakan bagian penting dari wajah Kota Ambon.
“Kita ingin supaya Ambon tidak saja tumbuh menjadi ibu kota yang ada gedung-gedung tinggi, tapi ada taman-taman yang baik supaya kita menikmatinya,” cetus walikota.
Dinas P3AMD juga disebut sebagai salah satu perangkat daerah dengan beban kerja besar, karena menangani perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat desa, hingga pengawasan program dan dana desa.
Pembagian kewenangan antar-OPD diminta agar dibuat secara tegas, sebab tidak boleh terjadi tumpang tindih tugas yang berujung pada ego sektoral.
“Yang paling penting jangan tumpang tindih. Kalau sampai tumpang tindih, mulai muncul ego-ego sektoral yang bisa menghancurkan kerja-kerja bersama sebagai satu kesatuan jajaran pemerintah kota,” pesan walikota.
Selain evaluasi struktur, FGD ini juga membahas kemungkinan penyesuaian tipe OPD, perubahan nomenklatur mengikuti kebijakan pemerintah pusat, perluasan bidang, pembentukan UPTD, hingga penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja.
Untuk itu, walikota minta, seluruh usulan tidak sekadar berdasarkan keinginan pimpinan OPD, tetapi harus memiliki dasar akademis.
“Kalau ada kajian akademis, mudah untuk kita memahami dasar pikirnya, latar belakangnya, kemudian sampai dengan urgensi dari usulan itu,” ujarnya.
Walikota berharap, evaluasi kelembagaan menghasilkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, tidak tumpang tindih, serta mampu mendukung target pembangunan dalam RPJMD Kota Ambon.
“Tujuan kita hanya di sini untuk membangun Kota Ambon seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Itu yang akan menjadi ukuran keberhasilan kepala daerah, tapi juga ukuran kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan daerah,”ucap walikota.(S-30)
