MASOHI, Siwalima.id - Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, memastikan APBD 2027 akan diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Zulkarnain saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dalam rapat paripurna DPRD Malteng, Senin (9/11).
Menurut Zulkarnain, penyusunan RAPBD 2027 menjadi tahapan penting dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dengan arah dan prioritas pembangunan daerah.
Postur APBD 2027 dirancang untuk lebih mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip disiplin fiskal.
“Keuangan daerah masih terbatas, sehingga diperlukan ketepatan menentukan prioritas dan kualitas penggunaan anggaran,” paparnya.
Untuk itu, ia mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar mengelola anggaran secara disiplin, terukur dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja.
“Anggaran ini harus dikelola cermat, optimalkan pendapatan daerah, efisiensi belanja, bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Zulkarnain juga meminta setiap program dan kegiatan yang diusulkan OPD memiliki sasaran yang jelas, memperhatikan skala prioritas, kesiapan pelaksanaan serta hasil yang hendak dicapai.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,486 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan sebesar Rp82,816 miliar.
Sementara pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 1,380 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,252 miliar.
Di sisi belanja, pemerintah merencanakan alokasi sebesar Rp1,524 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,232 triliun, belanja modal Rp122,936 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar dan belanja transfer Rp164,869 miliar.
Sedangkan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp49,097 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp12 miliar.
Dirinya berharap komposisi anggaran tersebut tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan infrastruktur yang memadai dan kesejahteraan masyarakat.
Kepada seluruh pemangku kepentingan dirinya meminta bersama-sama mengawal pembahasan RAPBD 2027 agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Malteng.
“Mari jadikan RAPBD 2027 sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan dan wujudkan masa depan Maluku Tengah yang lebih baik,” tandasnya. (S-17)
