SAUMLAKI, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Tim Penyelesaian Dampak Sosial dan Kemasyarakatan (PDSK) mulai memproses tahapan lanjutan, penyelesaian pembayaran tanaman milik masyarakat Desa Lermatang di Kabupaten Tanimbar, yang terdampak pembangunan proyek Blok Masela.
Kepastian tersebut, menyusul diterimanya hasil perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) oleh Tim PDSK Maluku. Hasil perhitungan itu, kini menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada gubernur untuk selanjutnya ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Sekda Kabupaten Tanimbar, Brampi Moriolkossu menjelaskan, setelah hasil perhitungan KJPP diterima, Tim PDSK sementara menyiapkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur Maluku.
“Yang pertama, hasil perhitungan dari KJPP itu sudah diterima oleh Tim PDSK Provinsi, kemudian sementara disiapkan rekomendasi kepada pak gubernur untuk ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan gubernur mengenai kepastian pembayaran,” jelas Sekda kepada Siwalima di Saumlaki, Senin (9/11).
Sekda memperkirakan, jika tidak terdapat kendala dalam proses administrasi, penetapan tersebut paling cepat dapat dilakukan pada minggu ketiga bulan November ini atau paling lambat pada akhir November nanti.
Sementara menyangkut besaran nilai pembayaran untuk setiap tanaman milik masyarakat, nominal tersebut, mengacu pada hasil perhitungan KJPP. Namun, hasil penghitungan tersebut masih merupakan dokumen yang bersifat rahasia, sehingga belum dapat disampaikan kepada publik sebelum ditetapkan secara resmi melalui keputusan gubernur.
“Saya himbau masyarakat Desa Lermatang, termasuk kelompok pemuda dan tokoh masyarakat agar tetap memberikan dukungan terhadap seluruh tahapan pekerjaan pembangunan Blok Masela,” pinta sekda.
Ia berharap, masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban, agar seluruh aktivitas yang sedang berlangsung di lapangan dapat berjalan dengan baik.
“Harapan kami, masyarakat Desa Lermatang maupun tokoh-tokoh pemuda memberikan dukungan penuh terhadap setiap tahapan pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh INPEX maupun konsorsium pelaksana. Kita berharap tercipta kondisi yang aman dan kondusif,” harap sekda. (S-26)
