MASOHI, Siwalima.id - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Maluku Tengah mendesak bupati segera mengakhiri rangkap jabatan yang tidak sesuai ketentuan serta mengevaluasi penempatan pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berlangsung terlalu lama.
Selain penataan birokrasi, Demokrat juga meminta pemerintah daerah memperkuat alokasi anggaran pada OPD teknis untuk menangani berbagai persoalan bencana alam, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah terjadi di Maluku Tengah.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Malteng, Hidayat Samalehu, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Malteng, saat membacakan kata akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Malteng, Selasa (13/10).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Malteng itu mengagendakan penyampaian kata akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda, sekaligus penandatanganan nota kesepahaman KUPA dan PPAS Perubahan.
Dalam pandangan akhirnya, Demokrat menilai rangkap jabatan yang tidak sesuai ketentuan dan penempatan Plt yang berlarut-larut berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik, memperlambat pengambilan keputusan, serta menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Fraksi tersebut meminta bupati menghentikan rangkap jabatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengevaluasi seluruh pejabat Plt, dan segera mengisi jabatan yang masih kosong sesuai ketentuan berlaku.
Demokrat juga menekankan agar penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, profesionalitas, dan kebutuhan organisasi, sehingga setiap pejabat memiliki kewenangan, tanggung jawab, serta fokus kerja yang jelas.
Menurut fraksi ini, penataan birokrasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari upaya memastikan pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.
Selain persoalan birokrasi, Demokrat menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi OPD teknis untuk mengantisipasi dan menangani bencana alam.
Kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini, ditambah ancaman kekeringan dan dampak perubahan iklim, membutuhkan kesiapan pemerintah daerah melalui perencanaan program dan penganggaran yang terukur.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah menyiapkan belanja tidak terduga (BTT) yang memadai untuk menangani bencana alam dan berbagai kondisi darurat yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Penguatan anggaran tersebut, tambah dia, perlu dibarengi kesiapan perangkat daerah, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di lapangan.(S-17)
