SAUMLAKI, Siwalima.id - Sikap politik terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai disuarakan dari wilayah perbatasan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jidon Kelmanutu, secara terbuka menyatakan dukungan agar DPR RI memproses persoalan tersebut sesuai mekanisme konstitusi.
Dukungan itu disampaikan Jidon menyusul polemik mengenai keabsahan ijazah Gibran yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial. Menurutnya, persoalan yang menyangkut legitimasi seorang pemimpin negara tidak boleh dianggap sepele dan harus mendapat perhatian serius.
“Kami tetap mendukung untuk terjadinya pemakzulan yang dilakukan oleh DPR RI. Bagaimana kita mau dipimpin oleh seorang wakil kepala negara yang tidak punya ijazah,” tegas Jidon kepada Siwalima di Kantor DPRD Kepulauan Tanimbar, Rabu (4/11).
Ia menegaskan, DPR RI harus tetap menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baginya, persoalan tersebut bukan semata-mata kepentingan politik, melainkan menyangkut prinsip keteladanan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin negara.
Jidon juga secara khusus memberikan dukungan kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI agar tetap konsisten mengawal persoalan tersebut. Ia berharap seluruh anggota fraksi tidak kehilangan semangat dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.
“Kami juga mendukung fraksi kami yang memiliki 110 anggota itu untuk tetap semangat dan memberikan kontribusi yang baik bagi NKRI,” ujarnya.
Tak hanya itu, Jidon melontarkan kritik keras terhadap kondisi politik nasional yang menurutnya jangan sampai terjebak pada kepentingan satu orang maupun keluarga tertentu.
“Negara kita sudah diperanak-peranakan cuma karena satu orang, cuma karena keluarga. Apa jadinya negara kita ini?” cetusnya.
Bahkan, Jidon menegaskan bahwa apabila persoalan tersebut berkembang menjadi proses penegakan hukum, maka pemeriksaan tidak boleh tebang pilih. Ia meminta agar pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan juga diperiksa apabila ditemukan bukti keterlibatan.
“Saya minta jangan cuma anaknya, bapaknya juga harus,” tandasnya.
Selain mendukung langkah DPR RI, Jidon turut menyoroti peran lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ia meminta agar kedua lembaga tersebut ikut dimintai pertanggungjawaban apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti keterlibatan dalam persoalan yang dipermasalahkan.
Menurutnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi pegangan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, terlebih jika menyangkut proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.
“Kalau misalnya KPU terlibat dalam proses ini, KPU juga segera diseret dan diproses. Bawaslu juga sama,” tegasnya.
Jidon juga mempertanyakan independensi penyelenggara pemilu. Ia menilai berbagai dugaan persoalan dalam pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun harus dievaluasi secara serius agar kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga.
“Saya kira ini penting. Bicara otonom, tetapi persoalan pemilu kita dari tahun ke tahun begini terus. Terjadi kebocoran, terjadi manipulasi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Jidon menyatakan dukungan terhadap Kapolri beserta seluruh jajaran kepolisian untuk menuntaskan berbagai proses hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Ia turut menyinggung proses hukum terhadap mantan Kapolri dan dua jenderal yang disebutnya tengah berjalan. Namun, menurut Jidon, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah diproses.
Ia menduga masih ada pihak lain yang perlu ditelusuri, termasuk mereka yang diduga memberikan perintah maupun memiliki peran di balik persoalan tersebut.
“Bukan soal cuma mantan Kapolri dan dua jenderal. Yang memerintah dan yang menyuruh itu pasti ada. Saya kira Pak Kapolri harus mengusut sampai akar-akarnya,” katanya.(S-26)
