PEMERINTAH Provinsi Maluku diingatkan untuk menyelesaikan utang pihak ketiga tahun 2025 yang hingga saat ini belum seluruhnya diselesaikan.
Anggota DPRD Maluku, Reza Mony mengungkapkan, total utang pihak ketiga yang wajib diselesaikan oleh Pemprov Maluku pada anggaran tahun 2025 tercatat sebesar 115 miliar rupiah.
Jumlah utang yang tersebar di sejumlah OPD dilingkungan Pemprov Maluku tersebut kata Reza, telah masuk dalam daftar pengakuan utang yang sebelumnya ditetapkan melalui SK Gubernur.
“Soal utang pihak ketiga yang belum diselesaikan itu harus selesai sebab kita banyak menerima keluhan dari pihak ketiga yang belum menerima apa yang menjadi haknya dari pemerintah daerah,” ungkap Mony kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (2/10).
Diakuinya kondisi fiskal daerah saat ini menjadi penyebab utang pihak ketiga tersebut belum dibayarkan namun bukan berarti pemerintah daerah membiarkan utang tersebut berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Sebaliknya pemerintah provinsi kata Mony harus berupaya mencari solusi agar apa yang menjadi hak-hak pihak ketiga dapat dibayarkan hingga tuntas dan tidak menjadi persoalan.
“Pihak ketiga ini sudah melakukan pekerjaan maka sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kepada pihak ketiga itu artinya harus ada timbal balik,” tegasnya.
Menurutnya bagi utang-utang yang sudah melewati tahap review oleh Inspektorat tentu harus dibayarkan secara bertahap sehingga diakhir tahun nanti terselesaikan. “Kalau ruang fiskal mumpuni maka harus direalisasikan supaya perputaran ekonomi juga terjadi,” tandasnya.(S-20)
