DPRD Provinsi Maluku meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perwakilan Maluku memperketat pengawasan aktivitas bank di wilayah Maluku.
Pengawasan ketat dilakukan pasca persoalan kredit fiktif yang terjadi di BRI maupun persoalan perbankan lainya beberapa waktu terakhir hingga berujung di proses hukum.
Ketua Komisi III, Alhidayat Wajo mengungkapkan sejumlah persoalan menyangkut perbanyak yang terjadi di Maluku menjadi perhatian serius DPRD sebab berdampak pada masyarakat sebagai nasabah yang dirugikan.
“Kita tentu menaruh perhatian serius untuk persoalan kredit fiktif seperti yang di BRI Pasahari maupun persoalan lainnya di Maluku, bahkan menerima langsung keluhan langsung dari nasabah,” ucap Alhidayat kepada wartawan usai pertemuan dengan OJK di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (5/11).
Ia membeberkan untuk persoalan penyaluran fasilitas Kredit Ekstra Cepat (KECE) fiktif di BRI Unit Pasahari yang sudah ditangani Kejari Maluku Tengah tentu penyelesaiannya akan segera dilakukan termasuk menyangkut pengembalian jaminan.
Dikatakan dalam pertemuan, pimpinan bank BRI telah menegaskan pengembalian jaminan akan dilakukan paling terlambat desember dengan catatan jika sertifikatnya tidak ditemukan maka BRI akan mengganti. “Kalau sampai dengan Desember tidak dikembalikan maka kepala banknya akan dicopot dan yang menerima waktu itu akan diberikan sanksi,” ucap Alhidayat.
Selanjutnya untuk keluhan Imelda nasabah BRI di Passo terkait penagihan kredit telah disepakati untuk penagihan ditangguhkan sambil menunggu pengalihan pasca suaminya meninggal dan pengembaliannya secara bertahap.
Sementara untuk persoalan kredit fiktif yang Bank Maluku Malut Cabang Langgur dengan seorang pensiunan bernama Abdullah Reniurwarin telah di agendakan untuk penyelesaian sehingga tidak sampai dengan proses hukum.
“Tadi sudah disepakati besok akan bertemu direktur keuangan dengan Pak Abdullah Reniurwarin,” terangnya.
Terhadap semua persoalan yang terjadi, Komisi III kata Alhidayat secara tegas telah meminta OJK Maluku untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pengawasan bank guna memastikan tidak ada kesalahan dalam penyaluran kredit yang merugikan masyarakat.
“Kita juga minta Bank Indonesia agar memantau transaksi keuangan karena ada transaksi yang bisa dilakukan malam hari tanpa melewati prosedur SOP. Itu yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia dan OJK,” tegasnya. (S-20)
