DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil penyempurnaan evaluasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Melalui paripurna tersebut, seluruh tahapan pembahasan dan penyempurnaan hasil evaluasi APBD Perubahan telah diselesaikan. Selanjutnya, pemerintah daerah tinggal melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan.
Wakil Ketua DPRD KKT, Apolonia Laratmase, menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan pemerintah daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan seluruh tahapan tersebut.
“Terima kasih kepada DPRD dan pemerintah daerah yang telah menyelesaikan semua tahapan terkait pembahasan sampai dengan penetapan APBD Perubahan. Semua tahapan telah selesai, tinggal pelaksanaan APBD Perubahan,” ujar Laratmase.
Kendati demikian, ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan penataan terhadap tahapan perencanaan dan penganggaran agar ke depan berjalan lebih baik.
Menurutnya, setiap tahapan penyusunan hingga penetapan APBD memiliki batas waktu yang harus dipatuhi. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan yang berpotensi menimbulkan sanksi.
“DPRD selama ini selalu berkomunikasi dan berinisiatif agar semua tahapan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga tidak berdampak pada adanya sanksi akibat keterlambatan, baik bagi pemerintah daerah maupun DPRD,” jelasnya.
Selain itu, dalam paripurna tersebut DPRD turut menyoroti kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program pemerintah pusat.
Laratmase mengatakan, program tersebut sangat penting karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah.
Terkait kebutuhan lahan, ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini telah memiliki sekitar tiga hektare. Sementara kebutuhan untuk pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai kurang lebih tujuh hektare.
“Kita berharap ke depan pemerintah daerah sudah bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyiapkan lahan untuk dapat dibangun Sekolah Rakyat,” tandasnya.(S-26)
