KETUA DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut ditegaskan Benhur saat diwawancarai wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (4/11).
Benhur bilang. percepatan realisasi APBD Perubahan 2026 perlu dilakukan mengingat waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 relatif terbatas yakni hingga Desember 2026 atau hanya tersisa kurang dari dua bulan.
Sementara disisi lain, sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat harus segera dituntaskan, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta belanja pemerintah lainya harus diselesaikan.
“APBD Perubahan ini waktunya sedikit. Untuk itu, sedapat mungkin pemerintah daerah dapat menyelesaikannya secara efektif, efisien dan betul-betul menghitung waktu,” tegas Benhur.
Karenanya Benhur meminta agar pemerintah daerah perlu bergerak cepat agar program dan kebutuhan yang telah terkoordinir dalam APBD Perubahan 2026 dapat direalisasikan tepat waktu.
Menurutnya jika sampai saat ini APBD perubahan belum dapat direalisasikan karena masih dalam proses fasilitasi oleh Kemendagri maka Pemda harus proaktif untuk membangun komunikasi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada persetujuan dari Kemendagri.
Kendati begitu, Benhur mengingat Pemda agar tetap mengedepankan aturan dalam merealisasikan setiap program dan kegiatan yang disepakati dalam APBD perubahan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Kami apa yang kita tetapkan pada baik program dan kegiatan dalam APBD perubahan dapat diselesaikan tepat waktu oleh pemerintah daerah,” tandasnya.
Ia pun berharap realisasi APBD perubahan ini tidak berlarut-larut sehingga pemerintah daerah dapat menuntaskan kewajiban di tahun berjalan sekaligus mempersiapkan anggaran untuk tahun 2027.(S-20)
