DPRD Provinsi Maluku segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela mengungkapkan, pihaknya telah merampungkan proses harmonisasi Ranperda inisiatif DPRD Maluku tahun 2026 tersebut bersama Kanwil Kemenkum Maluku
“Catatan-catatan yang disampaikan Kanwil Kemenkum sudah kita tindak lanjuti. Kita sudah selesaikan dan tinggal menunggu paripurna untuk mengesahkan ranperda ini,” ucap Edison kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (4/11).
Dijelaskan keberadaan perda ini sangat penting sebab Maluku dikenal sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dengan sistem pemerintahan adat dan masyarakat hukum adat yang masih hidup serta berkembang secara turun-temurun.
Apalagi selama ini, keberadaan masyarakat hukum adat di Maluku secara faktual atau de facto telah diakui dalam kehidupan sosial masyarakat, namun, pengakuan itu belum sepenuhnya memiliki landasan hukum melalui regulasi daerah.
“Ranperda ini nantinya menjadi payung hukum bagi pengakuan sekaligus perlindungan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Maluku,” jelasnya.
Edison menjelaskan ranperda pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) akan mencakup pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, perlindungan hak-hak adat, termasuk hak ulayat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat.
Artinya kehadiran perda ini menjadi dasar bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang ada di Maluku termasuk di dalamnya perlindungan hak ulayat dan berbagai hak adat lainnya.
“Sejumlah persoalan terkait masyarakat adat, termasuk kasus yang terjadi di wilayah Manusela dan beberapa wilayah lainnya, turut menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut,” bebernya.
Edison berharap kehadiran perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) nanti akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat sehingga kedepan tidak ada lagi gangguan-gangguan terhadap eksistensi masyarakat adat.
Selain ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Edison memastikan Komisi I sedang mempersiapkan pembahasan regulasi atau Ranperda terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Usulan tersebut merupakan bagian dari perhatian Ketua DPRD Maluku yang meminta Komisi I mengkaji dan memproses regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.
“Kita telah mengumpulkan sejumlah referensi sebagai bahan awal untuk memulai proses pembahasan,” ucap Edison.(S-20)
