DPRD Maluku memberikan warning kepada pemerintah provinsi agar segera menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.
Pasalnya memasuki awal November 2026 ini, dokumen menjadi pedoman arah kebijakan pemerintah provinsi di tahun 2027 nanti belum diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (2/11) mengaku hingga saat ini dewan belum dapat mengagendakan pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2026 lantaran dokumen tersebut belum ada. “Dokumen rancangan KUA-PPAS APBD 2027 juga belum kita dapat bagimana kita mau agendakan pembahasan,” ucap Benhur.
Benhur bilang rancangan KUA - PPAS merupakan dokumen penting yang membuat kebijakan pemerintah baik bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama satu tahun kedepan sehingga penting untuk diserahkan lebih awal.
Apalagi batas waktu persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 paling lambat tanggal 30 November 2026.
Menurutnya pemerintah provinsi harus segara menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS APBD 2027 harus segera diserahkan sehingga DPRD memiliki waktu yang cukup banyak untuk membahas apa yang menjadi kepentingan masyarakat.
“Dokumen rancangan KUA-PPAS itu penting karena menyangkut fondasi pembangunan daerah ditahun 2027 sehingga pembahasannya juga harus dilakukan secara hati-hati dan seleksi,” jelas Benhur.
Benhur menegaskan penyerahan dokumen KUA-PPAS yang terlambat akan berdampak pada waktu pembahasan apalagi agenda DPRD Maluku bukan saja menyangkut pembahasan APBD tetapi ada agenda lainnya.
“KUA-PPAS adalah fondasi APBD, kalau diserahkan lebih awal, maka DPRD memiliki waktu yang cukup untuk membedah, menganalisis dan menyelaraskan program yang diajukan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPD PDIP Maluku ini pun meminta pemerintah provinsi agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menyerahkan dokumen tersebut sehingga pembahasan dapat dilakukan.(S-20)
