DPRD Provinsi Maluku, minta Pemerintah Provinsi Maluku segera menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2026.

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun mengatakan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2026 meru­pakan salah satu dokumen penting bagi DPRD sebelum masuk dalam Ranperda Perubahan APBD.

Dijelaskan, keterlambatan penye­rapan dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan akan berdampak pada pembahasan RAPBD Perubahan apalagi telah mendekati akhir tahun.

“Saat paripurna LPJ Gubernur kemarin saya sudah minta Peme­rintah provinsi untuk menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD peru­bahan secepatnya agar supaya da­pat kita bahas,” ucap Benhur kepa­da wartawan di kantor DPRD, Kamis (10/9).

Menurutnya, jika melihat waktu yang tersedia kurang dari tiga bulan sebelumnya tahun anggaran ber­akhir tentu dibutuhkan keseriusan dari Pemerintah Provinsi agar tidak terjadi keterlambatan penyerapan dokumen KUA-PPAS.

Lagipula setelah pembahasan APBD Perubahan, DPRD kata Ben­hur harus melanjutkan dengan agen­da pembahasan APBD 2027 yang prosesnya harus juga diawali de­ngan pembahasan KUA-PPAS juga.

“Waktu yang tersedia ini harus kita maksimalkan sebab APBD tahun 2027 itu sudah harus disahkan pada 30 November karena itu kita minta Pemprov untuk percepat dokumen KUA-PPAS perubahan APBD,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Jasmono mengaku jika sampai saat pemprov Maluku belum menyerahkan KUA-PPAS APBD perubahan.

Menurutnya saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sementara menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan sebelum masuk pada penyampaian dokumen APBD perubahan.

“Sekarang Bappeda sementara percepatan RKPD dan dalam waktu dekat akan kita serahkan ke DPRD,” ucap Jasmono.

Jasmono memastikan terus berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD guna memastikan penyerahan dokumen KUA-PPAS akan dilakukan pada waktunya.(S-20)