AMBON, Siwalima.id - Kejaksaan Tinggi Maluku melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) mulai mematangkan agen­da pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara dugaan korupsi pe­nyalahgunaan anggaran perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Dinas Pendidi­kan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.

Penyidik kini tengah menyusun jadwal pemanggilan terhadap selu­ruh saksi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan lanjutan direncanakan berlangsung pekan depan sebagai bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti dan mendalami dugaan penyimpangan anggaran.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Azer J Orno, kepada Siwalima membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan kembali dilakukan setelah tim penyidik menyelesaikan penyusu­nan agenda pemeriksaan.

“Hari ini tidak ada pemeriksaan karena tim penyidik masih menyu­sun jadwal pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas yang diduga fiktif pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025,” ungkap Orno kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (12/11).

Ia menjelaskan, pemeriksaan lanjutan tersebut akan menyasar seluruh pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan maupun pelaksanaan perjalanan dinas pada instansi tersebut.

“Jadi pekan depan baru kita laku­kan pemeriksaan terhadap semua saksi yang punya keterkaitan atau ada hubungannya dengan kasus ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, kasus ini menda­pat perhatian serius Kejati Maluku karena terdapat belanja perjalanan dinas periode Januari hingga Okto­ber 2025 senilai sekitar Rp4,6 miliar yang diduga tidak dapat diperta­nggungjawabkan secara memadai.

Dugaan tersebut terungkap mela­lui dokumen pemeriksaan keuangan Inspektorat terhadap penggunaan anggaran tahun 2025. Sejumlah transaksi diduga mengarah pada belanja perjalanan dinas fiktif karena tidak dilengkapi bukti pertanggung­jawaban yang sah dan lengkap.

Persoalan tersebut kemudian menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri apakah perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan, bagaimana mekanisme pencairan anggarannya, serta siapa saja pihak yang bertang­gung jawab apabila ditemukan penyimpangan.

Surat pemanggilan pihak-pihak terkait juga telah diterbitkan Aspidsus Kejati Maluku dengan Nomor B-3160/Q.1.5/Fd.1/09/2026. Pemanggilan tidak hanya menyasar pejabat maupun pihak di lingkungan Disdikbud, tetapi juga pihak lain yang dinilai mengetahui persoalan tersebut, termasuk Inspektorat.

Naik Penyidikan

Perkara ini semakin serius setelah Kejati Maluku meningkatkan status penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan pada Senin (26/10).

Peningkatan status tersebut dila­kukan setelah Tim Penyelidik Bidang Pidsus menggelar ekspose hasil pe­nyelidikan dan menemukan adanya peristiwa pidana yang dikategori­kan sebagai tindak pidana korupsi.

Sebelumnya Asisten Tindak Pi­dana Khusus Kejati Maluku, Ra­dot Parulian, dalam keterangannya menjelaskan bahwa hasil ekspos menjadi dasar bagi tim untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

“Sehingga tim penyelidik berke­sim­pulan untuk meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” jelas Parulian.

Dengan peningkatan status terse­but, penyidik memiliki ruang untuk melakukan pendalaman lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi, pengum­pulan dokumen, serta penelusuran alat bukti lainnya guna mengungkap konstruksi perkara.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Maluku, Sarlota Singerin, sebelum­nya menyatakan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kejati Maluku. 

Ia juga memastikan jajarannya akan kooperatif apabila dimintai keterangan oleh penyidik. “Prinsip­nya karena ini ranahnya aparat pene­gak hukum dan sudah dinaikkan sta­tusnya ke penyi­dikan, maka kami mendukung proses yang sementara berjalan,” kata Singerin kepada Siwalima.

Ia bahkan menegaskan tidak akan menghalangi penyidik untuk me­me­riksa siapa pun di lingkungan Dis­dik­bud yang dianggap memiliki keter­kaitan dengan perkara tersebut. (S-26)