PENETAPAN mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional merupakan peristiwa yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum biasa.
Peristiwa ini membawa pertanyaan mendasar tentang hubungan antara kekuasaan, kewenangan, dan pertanggungjawaban dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar sejumlah nomor komunikasi, termasuk milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha. Perkara ini masih berada dalam proses hukum sehingga seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah.
Namun, peristiwa ini memiliki dimensi ketatanegaraan yang sangat penting. Pihak yang berhadapan dengan proses hukum bukan sekadar aparat biasa, melainkan seseorang yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam institusi kepolisian dan kemudian dipercaya menempati posisi strategis di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo. Pertanyaannya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar: apakah kewenangan yang diberikan negara kepada pejabat publik benar-benar dijalankan untuk kepentingan negara, atau justru berpotensi digunakan di luar batas yang telah ditentukan hukum?
Dalam negara hukum, jabatan bukanlah kekuasaan pribadi. Jabatan merupakan amanah yang memiliki batas, tujuan, serta konsekuensi pertanggungjawaban. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab hukum dan moral yang harus melekat pada dirinya. Tidak ada jabatan yang dapat dijadikan alasan untuk berada di luar jangkauan hukum.
UJIAN
Peristiwa ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Sejak awal pemerintahan, masyarakat tentu memiliki harapan terhadap terciptanya stabilitas nasional, ketegasan penegakan hukum, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, serta pembenahan institusi negara. Akan tetapi, ketegasan pemerintah tidak cukup hanya diperlihatkan melalui tindakan terhadap seseorang yang sedang menjadi perhatian publik. Ketegasan yang sesungguhnya harus terlihat dari kemampuan pemerintah menjaga agar hukum bekerja secara independen, tanpa membedakan kedudukan, jabatan, hubungan politik, maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan.
Menurut pandangan penulis, persoalan ini tidak boleh hanya dibaca sebagai hubungan antara Presiden dan mantan Kapolri. Ada persoalan yang jauh lebih penting, yakni bagaimana negara mengawasi penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh aparatnya sendiri. Kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum. Kewenangan tersebut diberikan bukan untuk kepentingan pribadi pejabat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, dan bukan pula untuk membangun kekuasaan di luar mekanisme konstitusional. Kewenangan kepolisian harus selalu berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat.
Dalam konteks ini, dugaan penyadapan ilegal menjadi persoalan yang sangat serius. Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional. Akan tetapi, kemampuan negara untuk mengakses komunikasi seseorang tidak berarti negara memiliki kebebasan tanpa batas untuk melakukan pengawasan. Ada perbedaan mendasar penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum dengan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman. Dalam perkembangan teknologi komunikasi, perlindungan tersebut juga harus dimaknai dalam konteks keamanan informasi dan privasi komunikasi. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari penggunaan kewenangan negara yang sewenang-wenang. Hak tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, tetapi juga bagi pejabat negara, jurnalis, pengusaha, aktivis, maupun siapa pun yang berada dalam wilayah hukum Indonesia.
RUANG EVALUASI
Penulis berpandangan bahwa perkara ini seharusnya membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap sistem penyadapan di lingkungan lembaga negara. Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang memerintahkan penyadapan, melainkan juga bagaimana mekanisme pemberian kewenangan, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang mengawasi penggunaan perangkat, bagaimana data dikelola, dan bagaimana pertanggungjawaban dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan. Sebuah sistem yang memberikan kemampuan kepada aparat untuk mengakses komunikasi masyarakat harus memiliki sistem pengawasan yang sebanding dengan besarnya kewenangan tersebut.
Persoalan ini juga membawa kita pada evaluasi terhadap reformasi kepolisian. Selama ini, pembicaraan mengenai reformasi Polri sering kali diarahkan pada pergantian pimpinan, perubahan struktur organisasi, peningkatan profesionalisme, dan pembenahan pelayanan publik. Padahal, reformasi yang sesungguhnya harus menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kewenangan diberikan, digunakan, dibatasi, dan diawasi. Pergantian seorang pimpinan tidak otomatis menyelesaikan persoalan kelembagaan. Demikian pula, penetapan tersangka terhadap pejabat tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.
Karena itu, pemerintahan Prabowo perlu menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk membangun sistem pengawasan penyadapan yang lebih kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit terhadap sistem teknologi penyadapan, evaluasi rantai pemberian kewenangan, penguatan pengawasan eksternal, perlindungan data komunikasi, serta pembenahan mekanisme pertanggungjawaban aparat merupakan langkah yang patut dipertimbangkan secara serius. Reformasi kepolisian juga harus diarahkan pada pembangunan budaya organisasi yang tidak menempatkan loyalitas personal di atas loyalitas terhadap konstitusi dan hukum.
Sebab, apabila penegakan hukum hanya berhenti pada penindakan terhadap individu tanpa memperbaiki sistem, maka negara hanya menyelesaikan akibat tanpa menyentuh akar persoalan. Pada akhirnya, yang sedang diuji ialah kualitas negara hukum Indonesia dalam menghadapi persoalan kekuasaan di dalam tubuhnya sendiri.
Sejarah suatu pemerintahan tidak semata-mata dinilai dari seberapa kuat pemimpinnya mengendalikan kekuasaan, tetapi juga dari seberapa besar keberaniannya memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak melampaui batas hukum. Hukum harus lebih tinggi daripada jabatan. Konstitusi harus lebih kuat daripada kepentingan kekuasaan. Dan negara harus selalu hadir untuk melindungi rakyat, bukan menciptakan ketakutan melalui kewenangan yang tidak terkontrol. Itulah ujian sesungguhnya bagi supremasi hukum dan demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo.Oleh: Dodi Sugianto Dosen Tetap Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang.(*)
