KEBIJAKAN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menerapkan kenaikan kelas tidak secara otomatis pada tahun ajaran 2027-2028 menimbulkan reaksi beragam. Menurut Menteri Abdul Mu’ti, kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan capaian akademik, mendorong motivasi siswa, serta membangun mental dan karakter yang kuat.

Namun, beberapa pihak mengingatkan bahwa kebijakan itu berisiko mencederai kesempatan belajar siswa jika tidak dibarengi perubahan proses pembelajaran yang mampu mengakomodasi keragaman kemampuan dan latar belakang siswa melalui pendampingan yang tepat sasaran. Tulisan ini berargumen bahwa kebijakan kenaikan kelas tidak otomatis hanya akan berhasil jika guru memiliki literasi asesmen yang memadai.

Keputusan mengulang kelas dapat membawa dampak jangka panjang, misalnya bagi siswa dari keluarga prasejahtera yang tidak memiliki keleluasaan ekonomi untuk mengulang kelas. Karena itu, timbul pertanyaan: pantaskah kegagalan belajar ditanggung sepenuhnya oleh siswa, sementara proses pembelajaran di sekolah masih dibayangi keterbatasan sarana, prasarana, dan kapasitas guru?

Terlepas dari karut-marutnya dunia pendidikan kita, setiap anak berhak mendapatkan pengajaran terbaik dari negara melalui guru-guru di sekolah. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus menjadi momentum untuk evaluasi bersama: sejauh mana proses naik atau tidaknya seorang siswa didukung kriteria dan target ketuntasan yang terukur, dan apakah guru siap menyediakan bukti belajar yang beragam?

Rangkaian pertanyaan itu bermuara pada satu hal, yaitu literasi asesmen guru. Menurut Forster (2024), literasi asesmen mencakup pengetahuan, penerapan­nya di dalam kelas, dan jaminan bahwa praktik tersebut didasari prinsip etis yang mengedepankan kepentingan siswa. Itu ialah kemampuan mendasar guru yang kerap terlupakan ketika kita menginginkan proses pendidikan yang berkualitas.

MODEL LITERASI ASESMEN GURU

Literasi asesmen guru ialah kompetensi multidimensi yang mencakup penguasaan asesmen formatif, kesa­daran etis, keyakinan profesional, serta kemampuan me­ngolah data untuk memperbaiki proses pembe­lajaran. Guru yang memiliki literasi asesmen yang baik memahami keterkaitan antara asesmen, kurikulum, dan teori belajar sehingga mampu membuat kesimpulan yang valid dan reliabel mengenai perkembangan siswa sebagai dasar keputusan instruksional (Atjonen dkk, 2022).

Model teacher assessment literacy in practice (TA­LiP) dari Xu & Brown (2016) memerinci literasi asesmen guru ke dalam lima komponen: pengetahuan dasar asesmen, konsepsi guru, konteks institusional dan sosio­kultural, pembelajaran guru, serta rekonstruksi identitas guru sebagai asesor. Pengetahuan dasar asesmen menjadi fondasi, sedangkan komponen lain­nya memengaruhi bagaimana pengetahuan itu diwujudkan dalam praktik.

Berdasarkan model itu, literasi asesmen guru perlu dijadikan kompetensi wajib dalam persiapan dan pengembangan kapasitas guru. Contohnya terlihat pada pemberian umpan balik, salah satu unsur pengetahuan dasar asesmen. Banyak guru cenderung menggunakan angka atau skor mentah sebagai umpan balik, terkadang tanpa kriteria, rubrik, atau standar yang transparan untuk membantu siswa mengidentifikasi tingkat kompetensi mereka. Padahal, umpan balik yang bermakna menuntut rubrik dan kriteria yang transparan, teknik penskoran yang konsisten, serta bobot penilaian yang rasional sehingga skor tidak berhenti sebagai angka, tetapi menjadi dasar perbaikan belajar siswa.

KONSEPSI, ETIKA, DAN BUDAYA SEKOLAH

Komponen pengetahuan dasar tidak bekerja sendiri; praktik asesmen juga dipengaruhi konsepsi dan etika guru. Konsepsi guru tentang asesmen dibentuk dimensi kognitif, keyakinan dan kepercayaan mengenai belajar, serta dimensi afektif. Misalnya, kepercayaan guru bahwa siswa yang mengulang ujian (retake) tidak dapat diberi skor penuh karena sudah pernah mengikuti ujian sebelumnya ialah contoh fixed mindset. Alih-alih menghargai usaha perbaikan siswa melalui belajar dan mengulang ujian, siswa justru dihukum karena gagal pada ujian pertama.

Konsepsi itu juga berkaitan erat dengan reputasi yang menjadi bagian dari identitas sosial guru. Sebutan 'guru pelit' dan 'guru murah hati' terkadang dikaitkan dengan tingkat kesulitan soal dan kemurahan hati dalam memberikan nilai. Belum lagi muncul praktik 'sedekah nilai' agar siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) meskipun mereka belum benar-benar menguasai kompetensi yang diujikan. Hal itu menunjukkan kerancuan etika, dilema moral, dan beban emosional yang mendistorsi praktik asesmen sehari-hari.

Konsepsi dan etika individu guru pun tidak terbentuk dalam ruang hampa. Konteks institusional dan sosiokultural tempat guru bekerja ikut menentukan literasi asesmen mereka. Diperlukan budaya pengambilan keputusan berbasis data (data-informed decision making), termasuk pembentukan tim internal untuk menjembatani hasil ujian eksternal, seperti tes kemampuan akademik (TKA), dengan perbaikan praktik di kelas. Kepala sekolah memegang peran penting untuk memfasilitasi kolaborasi antarguru serta mendorong guru agar berani bereksperimen dengan metode asesmen inovatif. Semua itu perlu ditopang pelatihan dan pembelajaran guru yang berkelanjutan.

PELIBATAN SISWA DAN ASESMEN DIGITAL

Literasi asesmen tidak berhenti pada guru dan sekolah. Guru tidak hanya membangun literasi asesmen untuk diri sendiri, tetapi juga memfasilitasi siswa agar memahami kriteria keberhasilan belajar. Melalui praktik bertanya (questioning), asesmen diri (self-assessment), dan asesmen antarteman (peer-assessment), siswa dilatih mengenali kekuatan serta area yang perlu diperbaiki agar menjadi pembelajar mandiri. Membagikan rubrik asesmen untuk tugas tertentu di awal dan membantu siswa memahami kriterianya ialah salah satu contoh praktik baik untuk membangun kemampuan itu.

Di samping praktik di kelas, teknologi kini mengubah cara asesmen dijalankan. Girgla dkk (2021) menyoroti integrasi asesmen berbasis digital yang dapat meningkatkan efisiensi pemeriksaan, moderasi, dan penyimpanan data. Teknologi memungkinkan pengukuran penalaran serta pengetahuan kompleks yang sulit diukur melalui metode kertas tradisional. Oleh karena itu, guru juga perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan dalam merancang asesmen digital seiring dengan perkembangan teknologi.

Jika dilihat dari lensa kerangka literasi asesmen, kebijakan naik dan tidak naik kelas bagi siswa me­nyi­sakan pertanyaan mengenai efektivitas persiapan dan peningkatan kapasitas guru. Ada jarak antara ekspektasi penerapan kebijakan itu dan realitas di lapangan, yakni praktik asesmen kerap belum beranjak jauh dari sekadar memberikan skor. Oleh karena itu, sebelum kita menjatuhkan vonis 'tidak naik kelas' kepada siswa, sebaiknya kita memastikan sistem pendukung dan proses pembelajaran di sekolah juga 'naik kelas' dengan membekali guru literasi asesmen secara utuh. Oleh: Satia Zen Direktur Pendidikan Yayasan Sukma.(*)