Dinamika politik Indonesia dewasa ini: antara Pragmatisme Kekuasaan, Loyalitas Politik, dan Krisis Legitimasi Demokrasi.

Dinamika politik Indonesia dewasa ini memperlihatkan suatu paradoks demokrasi yang menarik sekaligus mengundang keprihatinan, terutama ketika wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat akibat polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Persoalan ini menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3.

Meskipun demikian, putusan tersebut tidak berarti seluruh persoalan hukum mengenai persyaratan pencalonan telah tertutup untuk diperiksa melalui mekanisme konstitusional lainnya. Perkembangan putusan pengadilan pada 2026 justru memperlihatkan munculnya persoalan baru mengenai legitimasi hukum dan politik jabatan wakil presiden. 

Perspektif **David Easton (1965)**, politik merupakan proses pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat melalui interaksi antara tuntutan, dukungan, keputusan, dan umpan balik terhadap sistem politik. Karena itu, desakan pemakzulan Gibran dapat dipahami sebagai bentuk tuntutan politik yang menguji kemampuan lembaga negara dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. 

 itu, pemikiran **Robert A. Dahl (1971)** tentang demokrasi dan *polyarchy* menegaskan pentingnya kompetisi politik yang terbuka, partisipasi masyarakat, serta keberadaan institusi yang memungkinkan kekuasaan dikontrol dan dipertanggungjawabkan. 

Kerangka ini, polemik Gibran tidak semata-mata menyangkut persoalan ijazah, melainkan juga menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan hukum, kualitas demokrasi, dan kesetaraan setiap warga negara di hadapan konstitusi. Demokrasi akan kehilangan makna substantifnya apabila hukum hanya dijadikan instrumen dalam persaingan kekuasaan, bukan sebagai prinsip keadilan yang berlaku bagi semua pihak.

Di sisi lain, perkembangan politik tersebut juga membuka ruang analisis kritis terhadap hubungan kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Sulit mengabaikan kenyataan bahwa kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 berlangsung dalam konfigurasi politik yang sangat dipengaruhi oleh dukungan politik Jokowi dan keputusan strategis menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Pergeseran orientasi politik Jokowi dari PDI Perjuangan menuju dukungan terhadap pasangan Prabowo–Gibran merupakan salah satu faktor penting yang mengubah peta persaingan politik nasional.

 Karena itu, muncul pertanyaan kritis: **apakah Prabowo akan tetap memenangkan Pilpres 2024 tanpa dukungan politik Jokowi dan tanpa kehadiran Gibran sebagai pasangannya?** Pertanyaan kontrafaktual ini memang tidak dapat dijawab secara pasti, tetapi memperlihatkan betapa pentingnya peran aliansi, kompromi, dan kalkulasi kepentingan dalam perebutan kekuasaan.

 Apabila pemerintahan Prabowo kemudian mengambil jarak dari Gibran atau membiarkan perubahan konfigurasi politik yang melemahkan posisi wakil presidennya demi kepentingan kekuasaan, situasi tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai praktik politik *“kacang lupa kulit”*, meskipun penilaian demikian tetap harus didasarkan pada tindakan politik yang dapat dibuktikan, bukan sekadar dugaan. 

Dalam perspektif **Robert A. Dahl**, fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui kemampuan aktor politik memengaruhi keputusan dan perilaku aktor lainnya, sedangkan menurut **David Easton**, perubahan dukungan dan loyalitas elite dapat memengaruhi stabilitas serta legitimasi sistem politik. 

Oleh sebab itu, persoalan mendasar yang patut direnungkan bukan sekadar siapa yang akan bertahan atau tersingkir dari lingkaran kekuasaan, melainkan **apakah demokrasi Indonesia sedang bergerak menuju penguatan supremasi hukum dan etika politik, atau justru semakin terjebak dalam pragmatisme kekuasaan yang menempatkan kepentingan elite di atas prinsip keadilan, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap rakyat?

Catatan penting: Putusan MK mengenai sengketa Pilpres 2024 perlu dibedakan dari perkembangan perkara dokumen pendidikan Gibran pada 2026. Pada 30 Oktober 2026, MA dilaporkan mengabulkan gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, putusan tersebut tidak otomatis memberhentikannya dari jabatan wakil presiden.

Hingga laporan 9 November 2026, DPR juga belum mengambil sikap kelembagaan mengenai pemakzulan. CNNindonesia

Referensi teori politik:

- Easton, David. (1965). A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley & Sons.

- Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.

- Dahl, Robert A. (1957). The Concept of Power. Behavioral Science, 2(3), 201–215.Sosiolog Unpatti

Dinamika politik Indonesia dewasa ini memperlihatkan suatu paradoks demokrasi yang menarik sekaligus mengundang keprihatinan, terutama ketika wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat akibat polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Referensi Teori Politik:

- Easton, David. (1965). A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley & Sons.

- Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.

- Dahl, Robert A. (1957). The Concept of Power. Behavioral Science, 2(3), 201–215.Oleh : Dr. Paulus Koritelu, Sosiolog Unpatti.(*)