BELAKANGAN ini, langit biru di Bumi Raja-Raja tidak lagi cerah. Data mengejutkan dari Pemerintah Provinsi Maluku mengkonfirmasi bahwa, luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menembus angka 18.500 hektare. Angka belasan ribu hektare ini, bukan sekadar statistik di atas kertas; ia adalah alarm keras bagi ekologi, kesehatan, dan masa depan daerah kita. Dari Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, hingga Buru, kabut asap kini mulai menyelimuti ruang hidup masyarakat.
Ironisnya, setiap kali petaka tahunan ini terjadi, narasi tunggal yang selalu dilemparkan ke publik adalah faktor alam: "kemarau panjang" atau "dampak El Niño". Memang benar, cuaca ekstrem membuat semak belukar menjadi kering dan mudah tersulut. Namun, menjadikan iklim sebagai satu-satunya kambing hitam adalah bentuk pengalihan tanggung jawab yang nyata. Kebakaran masif ini tidak akan mencapai skala belasan ribu hektare jika sistem mitigasi dan respons cepat kita tidak lumpuh di lapangan.
Kritik tajam yang dilayangkan oleh berbagai organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil belakangan ini sangat mendasar. Penanganan karhutla di Maluku terkesan reaktif. Kita kerap melihat petugas dan warga berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya hanya setelah api membesar dan mendekati permukiman. Di beberapa titik, armada pemadam bahkan dilaporkan rusak atau kesulitan air. Ini menunjukkan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana dan kesiapsiagaan logistik kita masih jauh dari kata ideal.
Dampak dari kelalaian ini sangat mahal harganya. Selain menghancurkan vegetasi endemik, ribuan tanaman produktif milik petani—mulai dari cengkih, pala, hingga perkebunan kayu putih—ludes menjadi abu. Di sektor kesehatan, Kota Ambon dan sekitarnya mulai menghadapi lonjakan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang kini mendekati angka 1.000 orang. Anak-anak dipaksa menghirup racun sisa pembakaran, sementara aktivitas ekonomi dan transportasi laut mulai terganggu oleh terbatasnya jarak pandang.
Langkah Pemprov Maluku membentuk Posko Penanganan Karhutla baru-baru ini patut diapresiasi, namun itu belum menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum secara pidana terhadap oknum yang sengaja membakar lahan demi menekan biaya pembukaan kebun harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selain itu, koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas masyarakat adat, serta modernisasi sarana prasarana pemadam kebakaran di setiap kabupaten/kota mutlak dilakukan.
Maluku tidak boleh membiarkan kelalaian ini terus berulang setiap musim kemarau datang. Kebakaran belasan ribu hektare ini harus menjadi momentum evaluasi total. Jika pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan tetap memperlakukan karhutla sebagai rutinitas cuaca biasa, maka kita sedang menggadaikan masa depan ruang hidup generasi Maluku mendatang. Api harus segera dipadamkan, begitu pula dengan krisis tata kelola yang menyertainya.
Menyelamatkan Maluku dari kehancuran ekologis menuntut komitmen yang melampaui seremoni rapat koordinasi. Pemerintah daerah bersama KLHK harus segera mengembalikan esensi perlindungan hutan dengan penguatan posko darurat di tingkat tapak, pemetaan risiko yang presisi, serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Jika pengabaian ini terus berlanjut, belasan ribu hektare tanah yang terbakar hari ini hanya akan menjadi awal dari bencana kemanusiaan yang jauh lebih besar di masa depan. Langit Maluku berhak kembali bersih, dan rakyatnya berhak atas rasa aman di tanah mereka sendiri.(*)
