KOTA Ambon belakangan ini kehilangan langit birunya. Sudah lebih dari dua pekan, kota berjuluk Ambon Manise ini diselimuti oleh kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) bahkan telah merilis signal bahaya: kualitas udara Kota Ambon berada dalam kondisi tidak aman dan melampaui ambang batas.
Dinas Pemadam Kebakaran mencatat belasan kasus karhutla terjadi di berbagai titik penting, mulai dari kawasan Kahena, Batu Merah, Gunung Nona, hingga wilayah Leitimur Selatan. Rentetan peristiwa ini membawa pesan yang sangat jelas bahwa Ambon sedang tidak baik-baik saja.
Kepala Dinas Kehutanan Maluku sempat menyatakan bahwa kabut asap ini tidak murni dari karhutla lokal, melainkan ada kontribusi asap kiriman dari wilayah Papua, Pulau Buru, dan Pulau Seram. Memang betul, angin dan kondisi geografis kepulauan membuat polusi udara tidak mengenal batas administrasi. Namun, menjadikan alasan "kiriman" sebagai tameng hanya akan melemahkan urgensi penanganan di tingkat tapak.
Faktanya, investigasi pemerintah kota menemukan egoisme yang nyata di lingkungan kita sendiri: pembukaan lahan baru oleh warga dengan cara membakar serta kebiasaan membakar sampah di dekat kawasan hutan. Di tengah kemarau panjang dan angin kencang, memantik satu korek api di semak kering adalah bentuk kelalaian fatal. Akibatnya, kini masyarakat luas yang harus menanggung dampaknya, mulai dari ancaman ISPA, iritasi mata, hingga penurunan debit air bersih yang kian memprihatinkan.
Langkah Pemerintah Kota Ambon dalam membagikan masker secara gratis dan mengedukasi warga patut diapresiasi. Namun, jika penanganan karhutla hanya bersandar pada imbauan "jangan membakar lahan", kita sedang mengulangi formula yang sama namun mengharapkan hasil yang berbeda.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus mulai berani mengambil tindakan tegas. Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara sengaja harus berjalan tanpa pandang bulu. Aturan larangan pembakaran terbuka (open burning) yang sudah sering disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) harus diperkuat dengan sanksi adat maupun hukum pidana yang menjerakan.
Tantangan geografis Maluku yang berpulau-pulau memang menyulitkan mobilisasi alat pemadam kebakaran. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah pencegahan di tingkat hulu, bukan penanggulangan saat api sudah membesar.
Pemerintah kota harus memberdayakan perangkat desa/negeri dan RT/RW sebagai garda utama pengawas lingkungan.
Koordinasi berbasis data satelit penangkap titik panas (hotspot) harus direspons cepat secara real-time oleh tim reaksi cepat di lapangan.
Disisi lain, warga kota harus menyadari bahwa sepetak lahan yang mereka bakar hari ini bisa merenggut hak bernapas ribuan anak-anak di Ambon esok hari.
Menyelesaikan masalah karhutla dan kabut asap di Ambon membutuhkan keberanian politik dari pembuat kebijakan dan kerendahan hati dari masyarakat untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Kita tidak bisa mengontrol arah angin yang membawa asap dari luar daerah. Namun, kita punya kendali penuh untuk memastikan tidak ada satu pun titik api yang menyala di tanah Ambon. Jangan tunggu sampai Ambon dinyatakan dalam status darurat parah baru kita kelabakan. Mari katong jaga udara, jaga kesehatan, dan jaga Ambon.(*)
