AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku, mendorong adanya pelibatan lembaga adat pada validasi kepemilikan tanah, sebelum sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Juru Bicara Pemrov Maluku Kasrul Selang menjelaskan, pemerintah tidak dapat menutup mata dengan fakta sosial, bahwa persoalan pertanahan masih menjadi sumber konflik, ketidakadilan, bahkan praktik-praktik yang mencederai nilai keadilan.

“Praktik mafia tanah yang belakangan terjadi di Maluku, secara tidak langsung telah merugikan rakyat kecil, pemerintah, bahkan dunia usaha, maka ini menjadi perhatian serius pemprov,” ujar Kasrul kepada Siwalimanews di ruang kerjanya, Rabu (8/10).

Di Maluku kata Kasrul, mafia tanah sering memanfaatkan lemahnya dokumentasi adat, minimnya sertifikasi dan konflik batas tanah antar negeri.

Oleh sebab itu, pemprov mendorong agar perlu dipikirkan untuk diatur dalam regulasi, terkait mekanisme pelibatan lembaga adat negeri/desa/ohoi terhadap validasi kepemilikan tanah.

“Misalnya pada proses pendaftaran tanah dengan kondisi tertentu, seyogyanya mengakui rekomendasi atau keterangan tokoh adat setempat sebelum menerbitkan sertifikat atas tanah,” ujar Kasrul.

Upaya pelibatan lembaga adat ini menurut Kasrul, juga sejalan dengan kepemilikan tanah masyarakat di Maluku yang sebagian besar masih berbasis tanah adat seperti tanah dati, tanah petuanan, tanah ulayat dan yang lainnya.

Apalagi, tidak bisa dipungkiri status kepemilikan tanah masyarakat adat telah ada sejak dulu dan masih diakui di tengah-tengah masyarakat, bahkan pengaturan/pembagian tersebut telah terjadi sebelum Indonesia hadir sebagai sebuah negara.

“Ini realita dan kondisi lokal yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, maka kita mendorong hal ini untuk mendapat perhatian dengan diatur dalam regulasi,” harap Kasrul.(S-20)