PIRU, Siwalima.id - Penyidik Satreskrim Polres SBB menatapkan Kepala Desa Seriawan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) tahun 2022-2023.
Dugaan penyimpangan ADD/DD itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp451.049.100. Angka kerugian itu, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat SBB.
"Dokumen penyidikan menyebutkan, Desa Seriawan menerima anggaran ADD dan DD melalui rekening pemerintah desa pada Bank Maluku-Malut, masing-masing sebesar Rp1.414.378.000 pada 2022 dan Rp1.335.097.652 pada 2023," ungkap Kapolres SBB, AKBP Refindo Pradikta Rulando dalam keterangan persnya di aula Polres, Jumat (13/11).
Menurut kapolres, dalam proses penyidikan, penyidik mengidentifikasi sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut, diantaranya, dugaan pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif untuk pembayaran upah tenaga kerja, pembangunan bak air bersih, belanja modal kendaraan bermotor, serta selisih pertanggungjawaban kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark-up pada pengadaan bahan bantuan material, rehabilitasi rumah tidak layak huni, fasilitas jamban, belanja pakaian, serta belanja makan dan minum relawan COVID-19.
Dugaan penyimpangan lainnya juga, berkaitan dengan kelebihan pembayaran jasa angkut, pertanggungjawaban fiktif belanja bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan, hingga pengeluaran kas ADD dan DD tahun 2022 dan 2023 yang disebut tidak disertai bukti pertanggungjawaban.
“Dalam penyidikan, 32 saksi telah diperiksa, mereka terdiri dari masyarakat penerima bantuan, pemilik toko, perangkat desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pegawai Badan Umum Daerah (BUD), serta ahli auditor,” ucap kapolda.
Dalam perkara ini, nama AP ditulis sebagai Kepala Desa Seriawan periode 2021 hingga saat ini, disebut sebagai pihak yang berdasarkan surat keputusan bupati bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
Penyebutan nama tersebut, merupakan bagian dari uraian dokumen penyidikan dan tidak dengan sendirinya menyatakan, bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah.
"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti antara lain surat keputusan pengangkatan perangkat Desa Seriawan, rekening koran Bank Maluku atas nama pemerintah desa, serta dokumen APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2022,” beber kapolres.
Menurutnya, kasus ini menjadi perhatian serius, karena menyangkut pengelolaan ADD dan DD yang semestinya digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Publik saat ini, menantikan perkembangan penanganan perkara oleh Polres SBB, termasuk penjelasan resmi mengenai status hukum pihak-pihak yang terkait serta langkah lanjutan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut.
"Seluruh dugaan dalam perkara ini, tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan menjunjung asas praduga tak bersalah," tandas kapolres.
Kapolres menegaskan, atas kasus ini Kades Seriawan dalam hal ini AP resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui surat penetapan tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/113/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim, tertanggal 4 November 2026.
Setelah penetapan tersebut, tersangka kemudian dilakukan penahanan sejak 10 November 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/77/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim, tertanggal 10 November 2026. Perkara ini, berkaitan dengan sejumlah dokumen pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDes Seriawan Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
“Sejumlah dokumen yang tercantum dalam daftar barang bukti antara lain, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, dokumen SPP, SPTB, tanda bukti pengeluaran, dokumen APBDes 2023 serta perubahan penjabaran APBDes,” urai kapolres.
Selain dokumen administrasi keuangan desa, kata Kapolres, penyidik juga mencantumkan barang bukti berupa STNK kendaraan dengan nomor polisi DE 2413 ME beserta BPKB bernomor register W-01043781 atas nama Alfons Pentury.
Barang bukti lainnya berupa satu unit sepeda motor Yamaha Gear 125 CC berwarna cokelat beserta kuncinya. Tersangka dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP.
"Penetapan tersangka tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen, dilakukan setelah penyidik memperoleh hasil penyidikan dan alat bukti yang dinilai cukup. Dalam kasusu ini, kemungkinan juga ada penambahan tersangka lain,” papar kapolres.(S-18)
