BADAN Pemeriksa Keuangan mengaudit dana hibah Bawaslu Maluku sebesar Rp85 miliar.
Pasalnya, ada kejanggalan pengembalikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari hibah penyelenggaraan pilkada dan pileg 2024 sebesar Rp 800 juta.
Padahal di awal tahun 2025, Bawaslu menyampaikan kepada DPRD bahwa sisa anggaran dari hibah Pilkada-Pileg Rp3 miliar, laporan terakhir Bawaslu hanya mencatat Rp800 juta.
Dipertanyakan, kewenangan Bawaslu menggunakan anggaran 3 miliar sehingga silpa hanya tertinggal 800 juta saja.
Mestinya sejak awal ketika Bawaslu melaporkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) ke DPRD Maluku pada 16 April 2025 lalu sebesar Rp 3 miliar, maka dana itu sudah harus dikembalikan ke kas negara, dan bukan ditampung di Bawaslu Maluku sehingga penggunaan dana itu hanya tinggal Rp800 juta saja.
Ini patut dipertanyakan kewenangan apa menggunakan sisa anggaran itu, karena jika selesai pilkda dan pileg, maka sisa anggaran sudah harus dikembalikan ke kas negara, dan jika Bawaslu ingin pakai ulang, maka diajukan permintaan lagi.
Bawaslu harus transparan terhadap sisa lebih penggunaan anggaran dari sebelumnya dilaporkan Rp3 miliar menjadi 800 juta.
Penggunaan anggaran tersebut, dan meminta BPK harus melalukan audit, sehingga penggunaan anggaran itu menjadi transparan.
Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan anggota DPRD Maluku, sebab sebelumnya jumlah Silpa yang disampaikan jauh lebih besar.
Kejanggalan ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Maluku bersama Bawaslu di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (22/9).
Padahal di awal tahun 2025, Bawaslu bersama KPU sempat menyampaikan kepada DPRD bahwa sisa anggaran dari hibah Pilkada-Pileg mencapai sekitar Rp 60 miliar. Rinciannya, Rp 57 miliar di KPU dan Rp 3 miliar di Bawaslu. Namun, laporan terakhir Bawaslu hanya mencatat Rp800 juta.
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Zubair membenarkan adanya perbedaan angka tersebut.
Menurutnya, Silpa riil yang dikembalikan memang hanya Rp800 juta, setelah digunakan untuk sejumlah tahapan lanjutan, termasuk pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Buru.
Penggunaan anggaran tersebut merujuk pada Permendagri Nomor 41 tentang pedoman penggunaan dana hibah. Berdasarkan aturan, tahapan Pilkada baru dianggap selesai setelah KPU menyerahkan daftar nama gubernur atau bupati terpilih kepada DPRD. Artinya, pengembalian dana hibah maksimal dilakukan tiga bulan setelah tahapan tersebut selesai.
Disinilah perbedaan pandangan terjadi. Ada yang melihat Silpa berbasis tahun anggaran, sementara kami memandangnya berbasis tahapan sesuai Permendagri. Jadi wajar ada pergeseran dari Rp 3 miliar ke Rp 800 juta. Total hibah yang diterima Bawaslu Provinsi Maluku untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mencapai Rp 85 miliar. Dari jumlah itu, pada awal 2025 tersisa Rp 22 miliar lebih, namun seluruhnya kembali terpakai untuk membiayai tahapan lanjutan.
BPK harus transparan juga jika dilakukan audit agar publik bisa mengetahui dengan jelas penggunaan dana hibah tersebut. (*)
