SAUMLAKI, Siwalima.id - Sebanyak enam desa menolak aktivitas PT Karya Jaya Berdikari (KJB) di Pulau Yamdena.

Perusahaan tersebut diduga telah mencuri kayu dari bumi Duan Lolat dan merusak kelestarian hutan. 

Selain itu juga. penebangan kayu dibawah batas diameter aturan serta aktivitas di kawasan bantaran sungai.

Enam desa yang menolak keha­diran perusahaan tersebut yakni Arui Das, Arui Bab, Sangliat Dol, Atubul Dol, Atubul Da dan Tum­bur, Kabupaten Kepulauan Tanim­bar.

Mereka yang tergabung dalam Forum Gerakan Save Hutan Yam­dena (FGSHY) saat mendatangi area penampungan kayu milik PT KJB di Desa Wermatang, Keca­matan Wermaktian, Kamis (1/10).

Kedatangan massa FGSHY tidak hanya untuk menyerahkan dokumen penolakan, tetapi juga melakukan ritual Sweri/Wampe terhadap sejumlah kayu yang berada di lokasi.

Ketua FGSHY , Simon Lolonlun, me­ngatakan langkah tersebut me­rupakan tindak lanjut dari aksi mas­yarakat adat pada 28 September lalu di Kantor Bupati dan DPRD KKT.

“Kami datang untuk mengantar langsung surat penolakan PT KJB dan melakukan sweri terhadap kayu-kayu yang sudah ada sebagai tindak lanjut dari aksi demo,” ujarnya belum lama ini di Saum­laki.

Ia mengaku dokumen yang di­serahkan kepada pihak peru­sahaan terdiri dari surat pengantar FGSHY dan surat pernyataan penolakan dari enam desa.

“Surat-surat ini merupakan sikap resmi masyarakat yang kami bawa dan serahkan langsung kepada pihak perusahaan,” ujarnya.

Dokumen tersebut diterima Sumarto, salah satu karyawan PT KJB yang mengaku bertugas se­bagai Surveyor Pohon.

Sementara itu, pimpinan peru­sa­haan tidak berada di lokasi ketika penyerahan dokumen dilakukan.

Menurut informasi yang diterima, Manajer Camp Fitra Yuda sedang be­rada di Saumlaki, sedangkan Di­rektur PT KJB berada di luar daerah.

Setelah penyerahan dokumen, para tetua adat melaksanakan doa adat sebelum ritual Sweri dilaku­kan di area penampungan kayu.

Benda adat berupa pucuk daun kelapa dan pucuk daun enau yang telah melalui proses ritual kemu­dian ditancapkan di lokasi pe­nampungan kayu.

Perempuan adat juga terlibat dalam prosesi dengan memercik­kan campuran sagu/kede dan sire/garam di sekitar area.

Simon menegaskan Sweri ter­se­but memiliki makna adat dan di­tujukan terhadap kayu, bukan ter­hadap petuanan Desa Wermatang. “Kami Sweri kayunya karena kayu itu berasal dari wilayah mas­yarakat adat Wertamrian,” tegasnya.

“Bukan Sweri terhadap petuanan lokasi Lokpon karena itu bukan milik kami, tetapi merupakan wila­yah Desa Wermatang,” lanjut Simon.

Menurutnya, sebelum ritual dila­kukan, pihaknya telah berko­ordi­nasi dengan kades Wermatang.

“Kami sudah menyampaikan laporan dan meminta izin kepada kades Wermatang sebagai pimpi­nan pemerintahan di wilayah tersebut,” katanya.

Simon mengungkapkan, berda­sar­kan informasi yang disampai­kan kepada Forum oleh perwakilan PT KJB, kayu yang berada di Lokpon di­se­but berasal dari sekitar kilometer 30. “Informasi yang kami terima dari perwakilan perusahaan, kayu-kayu ini berasal dari sekitar kilometer 30 yang disebut masuk wilayah hutan petuanan Wertamrian,” jelasnya.

Karena itu, para tetua adat kemudian melakukan Sweri terha­dap kayu yang berada di lokasi.

Sementara itu, Korlap aksi FGS­HY, Johanis Malindir menam­bah­kan sikap enam desa saat ini ha­rus menjadi rujukan perusahaan.

Menurutnya, masyarakat telah menyatakan pencabutan terhadap dukungan, persetujuan maupun kesepakatan sebelumnya.

“Kami meminta PT KJB tidak me­nggunakan dukungan atau kesepakatan sebelumnya sebagai dasar untuk mengabaikan sikap mas­yarakat adat yang telah dinya­takan sekarang,” kata Johanis.

Ia menegaskan sikap terbaru masyarakat adalah penolakan.

“Sikap masyarakat yang berlaku saat ini adalah sikap penolakan sebagaimana tertuang dalam surat-surat pernyataan yang kami lampirkan,” tegasnya.

Johanis mengatakan dokumen penolakan tersebut tidak hanya disampaikan kepada perusahaan.

“Pernyataan penolakan ini juga sudah kami sampaikan ke Pemkab KKT, DPRD, pemprov, DPRD Maluku serta kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data FGSHY, Edmond Serin me­ngaku pihaknya menemukan sejum­lah batang kayu yang diameternya berada di bawah 50 sentimeter.

“Ada beberapa batang pohon yang kami ukur dan diameternya di bawah 50. Ini kami duga perlu diperiksa lebih lanjut,” pintanya

Selain itu pihaknya juga telah mengambil dokumentasi berupa video dan gambar. “Kami belum menyimpulkan apakah ini pela­nggaran atau tidak,” katanya.

“Data dan dokumentasi yang kami dapatkan akan kami kaji terlebih dahulu bersama tim hukum dan dibandingkan dengan dokumen serta ketentuan pera­turan yang berlaku,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua FGSHY, Julius Kelbulan, mene­gaskan perjuangan masyarakat tetap dilakukan melalui jalur da­mai. “Perjuangan Save Hutan Yam­dena tetap kami lakukan secara damai, tertib, tegas dan berbasis data,” kata Julius.(S-26)