AMBON, Siwalima.id - Penyidik, Bid Propam meng­hen­tikan pemeriksaan pendahu­luan terhadap Aipda JRM, per­sonel Polda Maluku yang dila­porkan terkait dugaan praktik percaloan seleksi penerimaan anggota TNI AD tahun 2023.

Penghentian pemeriksaan se­mentara ini dilakukan, setelah penyidik Bidpropam menerbitkan Surat Penetapan Penutupan Peme­riksaan Pendahuluan (SP4) pada 2 November 2026.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi menje­laskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil gelar perkara pada 26 Oktober 2026 yang menyimpulkan belum terdapat cukup bukti untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terlapor.

“Penutupan pemeriksaan penda­hu­luan bukan keputusan yang diambil tanpa proses, melainkan berdasarkan pertimbangan terhadap fakta dan kecukupan alat bukti yang berhasil diperoleh,” tulis Kombes Rositah dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (10/11).

Menurut Kombes Rositah, lapo­ran masyarakat terkait hal itu telah ditindaklanjuti melalui serangkaian pemeriksaan, pengumpulan ketera­ngan saksi, pendalaman dokumen, audit investigasi, hingga gelar perkara.

Namun, salah satu kendala dalam penanganan laporan adalah, belum diperolehnya keterangan langsung dari saksi korban berinisial RIU yang dinilai sebagai saksi kunci.

“Bidpropam melalui akreditor telah mengirimkan undangan wa­wan­cara dan klarifikasi kepada RIU pada 28 Agustus 2025. Namun, saksi tersebut tidak memenuhi undangan pemeriksaan,” jelas Kombes Rosita.

Bahkan kata Kombes Rositah, petugas telah berupaya ber­koordinasi dengan pelapor, Murni Upuolat, orang tua saksi melalui Siti Kouwe, serta kuasa hukum pelapor agar saksi dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan secara langsung maupun virtual.

Namun hingga kini, keterangan langsung dari saksi kunci tersebut belum diperoleh. Sedangkan saksi Siti Kouwe yang juga diundang untuk memberikan klarifikasi pada 28 Agustus 2025, turut tidak me­menuhi undangan pemeriksaan.

Selain itu, Bidpropam membutuh­kan keterangan saksi yang melihat langsung penyerahan uang dari pihak pelapor kepada terlapor. Saksi bernama Cici Sitania yang kemudian dihadirkan, ternyata tidak menyak­sikan langsung penyerahan uang tersebut. Dia hanya mengetahui peristiwa itu berdasarkan cerita Siti Kouwe.

“Untuk mengungkap suatu peris­tiwa secara objektif, keterangan sak­si yang mengetahui atau mengalami langsung kejadian merupakan ba­gian penting dalam proses pem­buktian,” tulis Kombes Rositah.

Kendala lainnya juga menurut Kombes Rositah, berkaitan dengan dokumen pendukung yang diserah­kan melalui kuasa hukum pelapor.

Pasalnya, terdapat enam lembar salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Siti Kouwe yang diserahkan sebagai dokumen pendu­kung. Namun, dokumen tersebut dalam kondisi buram, sehingga tidak dapat dibaca dan diverifikasi secara memadai oleh akreditor.

Akibatnya, informasi dalam dokumen tersebut belum dapat digunakan secara optimal untuk menguji keterkaitannya dengan dugaan transaksi yang dilaporkan.

“Setiap dokumen yang disampai­kan dalam proses pemeriksaan ha­rus dapat dibaca, diuji, dan dive­rifikasi. Apabila dokumen pendu­kung tidak terbaca dengan baik, hal itu tentu memengaruhi proses pen­dalaman dan pembuktian,” beber Kombes Rositah.

Rositah juga menyebutkan, ber­dasarkan catatan administrasi Bidpropam, kuasa hukum pelapor tidak pernah melakukan koordinasi langsung dengan akreditor yang menangani perkara tersebut.

Meski demikian, akreditor disebut telah berupaya berkoordinasi mela­lui pelapor dan pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan peme­riksaan. Bidpropam Polda Maluku kemudian melakukan audit inves­tigasi dan gelar perkara pada 26 Oktober 2026.

Gelar perkara tersebut melibatkan Itwasda, Biro Sumber Daya Manu­sia, serta Bidang Hukum Polda Ma­luku. Hasil gelar perkara mereko­mendasikan penutupan pemeriksaan pendahuluan terhadap Aipda JRM karena dinilai belum terdapat cukup bukti untuk melanjutkan pemerik­saan.

“Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Subbidang Pertanggung­ja­wa­ban Profesi (Subbidwabprof) Bidpropam Polda Maluku mener­bitkan surat perintah pelaksanaan penutupan pemeriksaan pendahu­luan pada 2 November 2026. Selain itu, pada tanggal yang sama, SP4 juga diterbitkan terhadap terlapor,” tulis Kombes Rositah.

Selain itu lanjut Kombes Rositah, Bidpropam Polda Maluku telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara (SP2HP) sebanyak tiga kali sejak 2025 hingga November 2026.

Pemberitahuan pertama disam­paikan pada 11 September 2025, berisi perkembangan pemeriksaan dan kendala pemanggilan saksi.

Selanjutnya, SP2HP kedua diter­bitkan pada 14 Januari 2026. Surat tersebut memuat penjelasan menge­nai belum diperolehnya keterangan saksi kunci, keterangan saksi yang tidak melihat langsung penyerahan uang, serta kendala dokumen reke­ning koran.

Adapun SP2HP ketiga diterbitkan pada 6 November 2026. Surat ter­sebut berisi hasil audit investigasi, gelar perkara pada 26 Oktober 2026, serta tindak lanjut berupa penerbitan SP4 pada 2 November 2026.

Surat pemberitahuan terakhir kemudian disampaikan kepada pelapor, Murni Upuolat, melalui Bhabinkamtibmas Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada Senin (9/11).

“Perlu kami tegaskan bahwa penanganan laporan ini tidak baru dilakukan setelah muncul pembe­ritaan di media. Bidpropam telah menerbitkan SP2HP pada 11 September 2025, kemudian kembali me­nyampaikan perkembangan pada 14 Januari 2026, dan terakhir pada 6 November 2026,” beber Kombes Rositah.

Meski demikian, penerbitan SP4 tidak serta-merta menutup kemung­kinan pemeriksaan kembali terhadap laporan tersebut, apabila dikemu­dian hari ditemukan bukti baru atau novum yang relevan dan dapat diper­tanggungjawabkan, perkara dapat dibuka kembali sesuai meka­nisme dan ketentuan yang berlaku.

Polda Maluku tetap berkomitmen menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pe­langgaran. Namun, setiap keputusan dalam penanganan laporan harus didasarkan pada fakta, kecukupan alat bukti, serta ketentuan yang berlaku. “Polda Maluku juga menyatakan menghormati hak pelapor untuk memperoleh informasi dan kepastian hukum, sekaligus menjamin hak terlapor mendapatkan pemeriksaan yang objektif,” cetus Kombes Rositah.(S-25)