AMBON, Siwalima.id - Ketua DPD PAN Raya Maluku, Jack Wenno, mendesak Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Maluku segera memeriksa Aipda Michael Molle, anggota Unit 1 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Maluku, yang diadukan atas dugaan memaksa seorang anak berusia 13 tahun menandatangani tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Desakan ini menyusul pengaduan resmi yang disampaikan kepada Kabid Propam Polda Maluku, Selasa (10/11), melalui kuasa hukum pelapor, Viktor Ratuanik, dari LAW OFFICE JACK WENNO & ASSOCIATES.
Kepada Siwalima, Wenno menegaskan, dugaan tindakan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administrasi biasa. Sebab, terdapat seorang anak di bawah umur yang disebut telah menolak menerima dokumen, tetapi tetap diminta membubuhkan tanda tangan.
"Ini persoalan serius. Seorang anak berusia 13 tahun disebut sudah menyatakan tidak bisa menerima dokumen tersebut. Tetapi mengapa masih diminta menandatangani tanda terima? Ini harus dijelaskan secara terbuka," tegas Wenno, Selasa (10/11) di Ambon.
Dalam materi pengaduan disebutkan, anak tersebut sempat menyampaikan penolakan menggunakan bahasa Ambon, "Beta seng bisa terima, pak."
Namun, berdasarkan keterangan pelapor, penolakan itu diduga tidak diindahkan.
Aipda Michael Molle disebut tetap meminta anak tersebut menandatangani lembar tanda terima SPDP.
Wenno mempertanyakan prosedur yang digunakan penyidik dalam penyerahan dokumen tersebut.
"Kalau memang pihak yang dituju tidak berada di tempat, mengapa tidak menunggu atau melakukan penyerahan kembali melalui mekanisme yang benar? Jangan sampai tanda tangan seorang anak kemudian dijadikan bukti administrasi penerimaan dokumen tanpa memperhatikan situasi dan penolakannya," ujarnya.
Wenno meminta Propam Polda Maluku segera menelusuri seluruh rangkaian peristiwa tersebut, termasuk memeriksa dokumen asli tanda terima, tanda tangan anak, kronologi penyerahan SPDP, serta prosedur yang dijalankan penyidik.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada dokumen administrasi, tetapi juga harus mengungkap bagaimana proses penyerahan berlangsung dan bagaimana respons penyidik ketika anak menyatakan penolakan.
Ia juga meminta Kapolda Maluku memberikan perhatian serius terhadap pengaduan tersebut.
"Jangan sampai kewenangan penyidik justru menimbulkan ketakutan atau tekanan bagi masyarakat, apalagi terhadap anak di bawah umur. Aparat harus menjadi pelindung masyarakat, bukan sebaliknya," tegas Wenno.
Lebih lanjut, Wenno mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dijaga melalui tindakan nyata, termasuk keberanian institusi melakukan evaluasi terhadap anggotanya apabila ditemukan pelanggaran.
Menurutnya, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.
"Anak usia 13 tahun harus mendapatkan perlindungan. Karena itu, kami meminta persoalan ini ditangani secara serius, objektif, dan transparan. Jangan sampai hak-hak anak diabaikan dalam proses penegakan hukum," ujarnya.
Wenno berharap Propam Polda Maluku segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.(S-26)
