AMBON, Siwalima.id - Penyidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit di BRI Unit Batu Merah periode 2022–2024, tidak berhenti hanya pada penetapan tiga tersangka. 

Pasalnya, usai menahan tiga ter­sangka masing-masing SRP selaku Mantri atau petugas kredit BRI Unit Batu Merah, serta SJ dan MRW se­laku calo atau perantara pengajuan kredit, penyidik masih melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus yang merugikan negara Rp4. 290.594.327.

Plh Kasi Penkum dan Kejati Maluku, Ajid Latuconsina yang dikonfirmasi Siwalima menjelaskan, proses penyidikan masih berjalan. Sehingga tidak tertutup kemungki­nan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

“Penyidikan masih terus dilaku­kan jadi nanti kita lihat kedepan­nya,” kata Ajid kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (9/11).

Ia menerangkan, jika nantinya dalam proses pengembangan penyi­dikan ditemukan adanya dugaan keterlibatan pihak lain, maka ke­mungkinan penambahan tersangka dalam kasus ini bisa saja terjadi. Namun semua tergantung pada hasil penyidikan yang masih berjalan.

“Kalau soal kemungkinan penam­bahan tersangka lain, itu bisa saja. Karena penyidikan masih berjalan, sehingga tergantung nanti bagai­mana hasil penyidikan,” pungkasnya. 

Usut Tersangka Lain 

Sementara itu, praktisi hukum Gideon Batmomolin meminta agar Kejati Maluku mengusut tuntas kasus ini. Karena ia menduga, pasti ada pihak lain dilingkup BRI yang turut terlibat. 

“Kan tidak mungkin hanya manti bank saja. Dugaan saya pasti ada pihak lain yang ikut terlibat atau paling tidak mengetahui hal ini,“ katanya. 

Untuk itu, Kejati Maluku diharap­kan mengusut tuntas kasus ini. Siapapun yang diduga terlibat, harus dijerat. 

“Siapapun yang terlibat harus dijerat. Karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik sehingga harus tuntas, “pungkasnya. 

Tahan Tersangka 

Kejati Maluku membongkar du­gaan korupsi penyalahgunaan fasi­litas kredit dan rekening simpanan pada BRI Unit Batu Merah, Branch Office Ambon periode 2022-2024. 

Dalam perkara ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka de­ngan total kerugian negara mencapai Rp4.290.594.327 atau Rp4,29 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian dalam siaran pers Nomor PR-91/Q.1.5/Kph.3/11/2026 menyampaikan, ketiga tersangka masing-masing berinisial SRP selaku Mantri atau petugas kredit BRI Unit Batu Merah, serta SJ dan MRW yang berperan sebagai calo atau perantara.

Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Maluku, Senin (2/11), setelah meme­riksa tiga orang saksi dan menemukan sedikitnya dua alat bukti.

“Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi tersebut dan berdasarkan dua alat bukti yang ada, maka tim penyidik telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut,” kata Radot.

Modus Topengan 

Perkara ini berkaitan dengan pe­nyalahgunaan fasilitas Kredit Usa­ha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA), dan Kredit Kemitraan pada BRI Unit Batu Merah selama kurun waktu 2022 hingga 2024.

Penyidik menemukan dua modus yang diduga digunakan dalam prak­tik tersebut, yakni kredit topengan dan tempilan.

“Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya pengajuan kredit yang menggunakan identitas orang lain atau dikenal dengan istilah to­pengan, serta pengajuan kredit de­ngan plafon yang dinaikkan mele­bihi jumlah yang sebenarnya diaju­kan oleh debitur atau dikenal de­ngan istilah tempilan,” ungkap Radot.

Modus topengan dilakukan de­ngan menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan fasilitas kredit. Sementara tempilan merupa­kan praktik menaikkan plafon kredit melebihi jumlah yang sebenarnya diajukan oleh debitur.

Dalam menjalankan aksinya, para calo atau perantara diduga mencari orang yang bersedia meminjamkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga untuk digunakan dalam pengajuan kredit.

“Dalam pelaksanaannya, para calo/perantara mencari orang yang bersedia meminjamkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga untuk digunakan dalam pengajuan kredit dengan imbalan/fee,” jelasnya.

Setelah memperoleh identitas, dibuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan jenis usaha yang disesuaikan berdasarkan nominal kredit yang diajukan.

“Selanjutnya, dibuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan jenis usaha yang disesuaikan de­ngan nominal kredit yang diajukan dan calon debitur diarahkan untuk membuat foto seolah-olah memiliki usaha,” lanjut Radot.

Foto tersebut kemudian diguna­kan sebagai kelengkapan admini­stra­si dalam proses pengajuan kre­dit melalui aplikasi bank.

Diduga Kendalikan 

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, tersangka SRP selaku Mantri diduga memiliki peran penting dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit.

SRP diduga meminta para calo mencari pemilik identitas, menen­tukan jenis usaha dan usulan plafon kredit, serta memasukkan omzet usaha calon debitur dalam Form Analisis dan Evaluasi Aplikasi Bank.

“SRP selaku Mantri diduga berpe­ran meminta para calo/perantara untuk mencari pemilik identitas, menentukan jenis dan usulan plafon kredit, menginput omzet usaha calon debitur dalam Form Analisis dan Evaluasi Aplikasi Bank, serta mengarahkan jawaban calon debitur pada saat verifikasi,” jelas Radot.

Selain itu, tersangka juga diduga menguasai dana pencairan kredit yang menggunakan identitas orang lain serta sebagian dana pencairan kredit yang plafonnya telah dinaik­kan.

“Selain itu, tersangka diduga menguasai dana pencairan kredit yang menggunakan identitas orang lain dan sebagian dana pencairan kredit yang platfonnya telah dinaik­kan,” ungkapnya.

Sementara itu, para pihak diduga tidak melakukan pembayaran angsu­ran atas kredit-kredit tersebut sehi­ngga fasilitas kredit menjadi macet.

Kerugian Negara

Akibat praktik tersebut, negara melalui bank plat merah itu meng­alami kerugian mencapai Rp4.290. 594.327.

Nilai kerugian tersebut berda­sarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigatif BPK RI Nomor 56/SR/LHP/DJPI/PKN.01/10/2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Radot menjelaskan, penghitungan kerugian negara dilakukan berda­sarkan nilai pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan, dikurangi pembayaran pokok, serta ditambah tunggakan bunga sampai dengan 28 September 2026. “Perbuatan Mantri dan para calo telah mengakibatkan kerugian ne­gara pada Bank Plat Merah tersebut sebesar Rp4.290. 594.327,00,” tegasnya.

Besarnya kerugian tersebut mem­perlihatkan dampak penyalah­gunaan fasilitas pembiayaan yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha mas­yarakat.

Ditahan 20 Hari

Setelah ditetapkan sebagai ter­sangka, ketiganya langsung menja­lani penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Tersangka SJ dan MRW ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 2 No­vember hingga 21 November 2026, di Lapas Perempuan Kelas III Ambon.

“Dua tersangka yang berinisial SJ dan MRW dilakukan penahanan selama 20 hari sejak 2 November 2026 sampai dengan 21 November 2026,” demikian keterangan Radot dalam siaran pers tersebut.

Sementara tersangka SRP ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon untuk jangka waktu yang sama.

“Untuk tersangka inisial SRP dilakukan penahanan selama 20 hari sejak 2 November 2026 sampai dengan 21 November 2026 yang ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon,” jelasnya.

Penahanan tersebut berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejati Maluku masing-masing Nomor PRINT-09/Q.1/Fd.2/11/2026, PRINT-10/Q.1/Fd.2/11/2026, dan PRINT-11/Q.1/Fd.2/11/2026 tertanggal 2 November 2026.

Dalam perkara ini, ketiga tersang­ka disangkakan dengan pasal primair Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Sedangkan subsidiair, Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.(S-29)