AMBON, Siwalima.id - Berkas perkara dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2018 dan 2019, dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam kasus tersebut, kerugian ke­uangan negara berdasarkan hasil peng­hitungan mencapai Rp935.978.124,40 atau sekitar Rp935,9 juta. Polisi telah menetapkan empat orang sebagai ter­sangka.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi, mengatakan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU pada 9 November 2026.

Sebelumnya, penyidik kembali mengi­rimkan berkas perkara kepada jaksa pada 26 Oktober 2026 setelah meleng­kapi sejumlah petunjuk dan persyaratan dalam proses penelitian berkas.

“Dalam perkara dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah ini, penyidik telah melaksanakan proses penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 9 November 2026,” kata Rositah dalam ketera­ngan tertulisnya, Selasa (10/11).

Ia menyebutkan, empat tersangka dalam perkara ini masing-masing berinisial AM, IL, SWU, dan FR. Penanganan perkara dilakukan oleh Unit II Subdit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku.

Rositah menegaskan, penanga­nan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam memperkuat penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut dia, pengawasan terha­dap penggunaan ADD dan DD sangat penting karena anggaran tersebut diperuntukkan bagi pem­bangunan dan peningkatan kese­jahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Ma­luku, AKBP Handy Senonugroho, menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian proses pe­nyidikan, termasuk melengkapi ber­kas perkara sesuai petunjuk jaksa.

Setelah dinyatakan P-21, tahapan selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada JPU.

Namun, penyerahan tersebut belum dilaksanakan karena penyidik masih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum P-16 pada Ke­jaksaan Tinggi Maluku untuk me­nentukan kesiapan dan waktu pelaksanaannya.

“Dengan telah dinyatakannya berkas perkara P-21, tahapan selanjutnya adalah penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau Tahap II,” kata Handy.

Ia memastikan koordinasi dengan pihak kejaksaan akan terus dila­kukan agar proses penyerahan tersangka dan barang bukti berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.(S-25)