AMBON, Siwalima.id - Kapolda Maluku, Irjen Suwondo Nainggolan diminta untuk mengambil langkah tegas membersihkan lingkungan internal kepolisian dari penyalahgunaan narkotika.
Desakan tersebut disampaikan Ketua LBH PWI Maluku, Rony Samloy menyusul munculnya sejumlah perkara narkotika yang menyeret nama oknum anggota polisi.
Dia menilai, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pimpinan Polri, khususnya dalam memperkuat pengawasan dan melakukan pembenahan internal.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah, mewajibkan seluruh personel kepolisian di wilayah Maluku menjalani tes urine secara berkala, minimal satu kali setiap bulan.
Pemeriksaan urine secara rutin ini, dapat menjadi instrumen pengawasan, sekaligus upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian.
“Kalau kita ingin bersihkan institusi Polri dari praktik narkoba, maka pengawasan harus dimulai dari dalam. Tes urine secara berkala merupakan langkah konkret. Jangan hanya masyarakat yang diawasi, tetapi internal kepolisian juga harus bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” ucap Rony kepada Siwalima di Ambon, Senin (9/11).
Rony menegaskan, munculnya dugaan keterlibatan sejumlah anggota polisi dalam perkara narkotika, tidak boleh menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh institusi kepolisian.
Namun, setiap indikasi pelanggaran yang melibatkan anggota harus ditelusuri secara objektif, transparan, dan profesional.
“Jangan kita secara naif menuding institusi kepolisian bermain dalam peredaran narkoba. Tetapi ketika muncul berbagai perkara yang menyeret oknum anggota polisi, dugaan tersebut harus diperiksa secara serius. Tidak boleh ada pembiaran terhadap siapa pun yang terlibat,” tandas Rony.
Ia juga minta, aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penangkapan pengguna dan pengedar narkotika di tingkat bawah.
Pengungkapan kasus harus dikembangkan hingga membongkar jaringan distribusi, menelusuri aliran transaksi keuangan, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali peredaran narkotika.
Selain pengawasan internal, ia juga turut menyoroti informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam transaksi narkotika lintas daerah hingga lintas negara. Dugaan keterkaitan jaringan peredaran narkotika dengan jalur Malaysia dan Singapura ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Pemberantasan narkotika tidak akan maksimal, apabila penindakan hanya menyasar pelaku di lapangan tanpa mengungkap aktor utama dibalik jaringan tersebut,” tandas Rony.
Karena itu Rony, mendorong aparat melakukan pengusutan secara menyeluruh berdasarkan bukti dan fakta hukum jangan sampai Ambon dicap sebagai sarang narkoba. Pemberantasan narkotika membutuhkan keberanian, konsistensi dan integritas seluruh aparat penegak hukum.
Tidak ada perlakuan istimewa terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Apabila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, anggota yang bersangkutan harus diproses melalui mekanisme etik maupun pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Publik membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan perang terhadap narkoba. Jangan sampai muncul persepsi bahwa peredaran narkotika sulit diberantas karena adanya oknum yang diduga bermain di dalamnya. Jika terbukti terlibat, tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Rony.
Rony berharap, Kapolda Maluku segera merespons desakan tersebut dengan mengambil langkah nyata, terutama memberlakukan tes urine bulanan bagi seluruh personel kepolisian.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga melalui keberanian institusi mengawasi dan menindak anggotanya sendiri apabila terbukti melanggar hukum.
Pasalnya, upaya memberantas narkotika di Ambon dan Maluku harus dimulai dari ketegasan aparat penegak hukum dalam menjaga kebersihan institusinya sendiri.
“Berantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Jangan ada oknum aparat yang bermain dibalik jaringan peredaran narkotika,” cetus Rony.(S-25)
