AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon be­ren­cana akan melaporkan kasus du­gaan surat keputusan (SK) bodong kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) ke polisi.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Ins­pektorat Kota Ambon yang mene­mukan dugaan praktik pengurusan dokumen kepegawaian secara ilegal terhadap puluhan ASN yang mayoritas guru.

Walikota Ambon, Bodewin Watti­mena mengatakan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang mencatut administrasi ke­pegawaian tersebut.

Walikota bilang, telah meme­rintahkan bagian hukum Pemkot Ambon menyiapkan hasil pemerik­saan Inspektorat beserta seluruh bukti pendukung, termasuk doku­men asli dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan SK yang diduga palsu.

“Saya telah memerintahkan bagian hukum Pemerintah Kota Ambon agar hasil pemeriksaan ini kemudian bukti SK asli dan SK bodong itu dibawa dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata walikota dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11).

Dijelaskan, laporan tersebut me­ru­pakan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat yang meminta pem­berian sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, serta meneruskan perkara kepada APH karena dite­mukan indikasi tindak pidana.

Ia menegaskan, Inspektorat ti­dak memiliki kewenangan mene­tapkan seseorang sebagai ter­sangka. Lembaga tersebut hanya mengidentifikasi dugaan pela­nggaran berdasarkan hasil pe­meriksaan, keterangan para pihak, dan bukti yang ditemukan.

45 ASN Korban 

Sebanyak 45 ASN di lingkungan Pemkot Ambon mayoritas ber­profesi sebagai guru, menjadi korban praktik pengurusan SK kenaikan pangkat ilegal.

Dari hasil pemeriksaan Inspek­torat Kota Ambon, praktik tersebut menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta akibat kelebihan pembayaran gaji. Se­mentara total uang yang diserah­kan para ASN kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan ke­naikan pangkat mencapai Rp74,7 juta.

Walikota menyebutkan, puluhan SK kenaikan pangkat tersebut di­terbitkan tanpa melalui mekanis­me resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Da­ya Manusia (BKPSDM) serta tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, setiap pengusulan kenaikan pangkat ASN wajib melalui tahapan administrasi dan verifikasi berjenjang hingga mem­peroleh Pertek dari BKN.

Pertek merupakan dokumen yang menyatakan seorang ASN memenuhi persyaratan untuk naik pangkat. Setelah dokumen terse­but diterbitkan BKN, pejabat pem­bina kepegawaian atau pejabat berwenang dapat menerbitkan SK kenaikan pangkat.

Namun, dalam kasus ini para pelaku diduga membuat Pertek palsu menggunakan nomor yang tidak pernah diterbitkan BKN.

Bahkan, BKN Kantor Regional IV telah memastikan pada 15 Oktober 2026 bahwa Pertek yang digunakan dalam pengurusan kenaikan pangkat tersebut tidak pernah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, ditemukan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Salah satunya berinisial G, se­orang tenaga non-ASN yang meru­pakan istri dari ASN yang bekerja di BKPSDM. G diduga berperan menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN milik ASN, membuat atau mengubah dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK), hingga menyerahkan SK kenaikan pangkat yang tidak sah.

Dalam menjalankan aksinya, G mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan bantuan pe­ngurusan Sasaran Kinerja Pega­wai (SKP) atau e-kinerja.

Kontak pertama melalui Whats­App tercatat pada 7 November 2025. Selanjutnya, pada Januari hi­ngga Maret 2026, G mulai menda­tangi sekolah-sekolah dan mene­rima pembayaran dari para guru.

Pada April hingga Mei 2026, para guru mulai menerima SK kenaikan pangkat yang diduga palsu, ter­masuk dokumen penetapan ang­ka kredit konvensional yang dibuat secara manual.

Inspektorat juga mengiden­tifikasi ASN berinisial JM, mantan operator SIASN BKPSDM, yang menerima dan menginput berkas dari G serta memberikan arahan terkait penetapan angka kredit.

Meski demikian, hasil pemerik­saan belum menemukan bukti bah­­wa JM secara langsung mem­buat SK palsu. Namun, Inspektorat menemukan pelanggaran pro­sedur karena yang bersangkutan membantu proses tersebut di luar mekanisme resmi pemerintah.

Selain JM, ASN BKPSDM ber­inisial LR juga diduga berperan menghubungkan G dengan JM dan para guru, sekaligus mengarahkan pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.

Walikota menjelaskan, jumlah 45 ASN merupakan hasil identifi­kasi setelah Pemkot Ambon mem­buka kesempatan kepada seluruh ASN untuk melaporkan SK kenai­kan pangkat yang diduga tidak sah.

Awalnya, jumlah korban yang teridentifikasi hanya sekitar 20 hingga 21 orang. Namun, setelah pemerintah menyampaikan pem­beritahuan kepada seluruh orga­nisasi perangkat daerah (OPD), jumlah tersebut bertambah men­jadi 45 ASN.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Ambon akan menyerahkan hasil pemeriksaan Inspektorat beserta bukti-bukti pendukung kepada APH.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan dugaan pemalsuan dokumen dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Inspektorat juga merekomen­dasi­kan pemberian sanksi administratif kepegawaian terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selain itu, pemerintah akan mem­verifikasi seluruh 45 SK, men­cocokkan data SIASN dan MyASN, serta memisahkan fungsi peng­usulan, verifikasi, dan pelaksa­naan pembayaran gaji.

Ia menegaskan, kerugian ke­uangan daerah sebesar Rp24,6 juta akan dihitung kembali secara teliti untuk selanjutnya dipulihkan melalui mekanisme pengembalian.

Terkait status kepegawaian para guru yang menjadi korban, walikota memastikan mereka akan menda­patkan pendampingan sesuai mekanisme administrasi yang berlaku.(S-30)