KASUS Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu alias “bodong” yang mengguncang Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kini bukan lagi sekadar isu kasak-kusuk di koridor birokrasi.
Pengumuman resmi hasil audit investigasi oleh Inspektorat Kota Ambon telah membuka kotak pandora yang selama ini tertutup rapat. Sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mayoritas adalah guru, terbukti menjadi korban penipuan dengan total kerugian kolektif mencapai Rp 74,7 juta, ditambah kerugian keuangan daerah akibat pembayaran gaji yang tidak sah sebesar Rp 24,6 juta.
Secara permukaan, Pemkot Ambon telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan kasus ini ke ranah hukum dan menyebut tiga nama yang diduga kuat terlibat: GOKS (pihak eksternal/istri pegawai BKPSDM), LR (pegawai BKPSDM), dan JM (mantan operator CASN).
Namun, jika kita membedah fenomena ini dengan kacamata kritis sebuah tulisan opini koran, muncul satu pertanyaan mendasar yang menggelitik rasa keadilan publik: dalam sengkarut birokrasi sesistemis ini, siapa sebenarnya yang diuntungkan, lolos dari radar, atau sengaja dilindungi oleh rapuhnya sistem pengawasan?
Dalam banyak kasus pungutan liar atau pemalsuan dokumen di lingkungan pemerintahan, kecenderungan pertama dari otoritas adalah menyalahkan korban atas dasar kelalaian. Memang benar, ke-45 guru tersebut dinilai lalai karena menempuh jalur non-prosedural dan memercayakan proses kenaikan pangkat mereka kepada pihak ketiga. Mereka tergiur oleh jalan pintas. Namun, menempatkan para guru ini sebagai satu-satunya pihak yang bersalah adalah sebuah kekeliruan logika publik yang fatal.
Guru-guru di daerah sering kali dihadapkan pada labirin birokrasi kenaikan pangkat yang rumit, memakan waktu, dan membingungkan. Ketika sistem resmi terasa menjemukan dan tidak ramah pengguna, hadirlah para "calo" yang menawarkan kemudahan. Dalam konteks ini, para guru adalah korban dari sebuah sistem pelayanan publik yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Menghukum mereka secara moral tanpa melihat akar masalahnya sama saja dengan memotong daun yang busuk, sementara membiarkan akar pohonnya tetap digerogoti ulat.
Yang paling mengejutkan dari hasil audit ini adalah bagaimana pihak eksternal, seperti GOKS, mampu memegang kendali atas akun MyASN milik para korban. Akun MyASN adalah sistem digital resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang seharusnya memiliki proteksi keamanan tingkat tinggi. Bagaimana mungkin seorang pihak swasta bisa dengan leluasa mengakses, menginput, dan memanipulasi data kepegawaian jika tidak ada karpet merah yang digelar dari dalam ?
Keterlibatan LR dan JM dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon menegaskan bahwa skandal ini bukanlah aksi penipuan tunggal yang dilakukan oleh orang luar. Ini adalah operasi yang terstruktur. Ketika seorang oknum ASN bertindak sebagai penghubung dan mantan operator membantu menginput berkas, kita sedang melihat sebuah sindikat kecil yang tumbuh subur di dalam tubuh birokrasi.
Pertanyaannya kemudian melebar: Apakah rantai ini hanya berhenti di tingkat operator dan pegawai fungsional? Mengapa sistem pengawasan internal di BKPSDM begitu lemah hingga pemalsuan puluhan SK yang berdampak pada pencairan anggaran daerah bisa lolos selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi ? Di sinilah publik mencium bau ketidakberesan. Ada kesan bahwa kelemahan sistemis ini sengaja "dipelihara" atau setidaknya dibiarkan, memberikan perlindungan tidak langsung bagi para aktor intelektual yang mungkin menikmati aliran dana tersebut tanpa harus menyentuh dokumen fisik.
Langkah Walikota Ambon yang membawa kasus ini ke APH patut diapresiasi. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah tidak ingin dianggap melindungi para pelaku. Namun, penyerahan berkas ke polisi atau jaksa barulah babak awal. Ujian sesungguhnya adalah memastikan bahwa proses hukum ini berjalan tanpa tebang pilih.
Publik Ambon tidak boleh hanya disuguhi drama penangkapan figur-figur di lapis bawah sementara aktor-aktor kakap di lapis atas melenggang bebas berlindung di balik tameng "kelalaian administratif." Jika pengusutan ini mandek dan hanya menyentuh GOKS, LR, dan JM sebagai kambing hitam, maka kecurigaan bahwa ada kekuatan besar yang sedang dilindungi di Pemkot Ambon akan semakin mengkristal menjadi keyakinan publik.
Kasus SK bodong ini harus menjadi momentum refleksi menyeluruh, bukan sekadar komoditas berita yang hilang setelah ada tersangka. Pemkot Ambon harus sadar bahwa digitalisasi birokrasi melalui aplikasi seperti MyASN tidak akan ada gunanya jika mentalitas para pelaksananya masih korup dan gemar mencari celah.(*)
