PEMERINTAH Kota Ambon memangkas target pendapatan dari retribusi sampah masyarakat dalam perubahan APBD 2026. Langkah ini diambil, karena realisasi penerimaan hingga delapan-sembilan bulan berjalan, masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam APBD.

Walikota Ambon, Bodewin Watti­mena mengatakan, penyesuaian target tersebut dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja dalam perubahan APBD lebih realistis sesuai dengan kondisi penerimaan daerah.

Hal itu disampaikan Bodewin kepada Siwalima, usai mengikuti rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Ambon, Jumat (25/9) malam.

“Yang pertama soal penurunan retribusi, itu terjadi pada retribusi sampah masyarakat. Kita terus mencari cara, metode yang tepat untuk menarik retribusi sampah,” kata Bodewin.

Menurutnya, target retribusi sam­pah yang sebelumnya dianggarkan dalam APBD cukup besar. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah belum menemukan metode penarikan yang efektif sehingga realisasinya belum sesuai harapan.

“Dianggarkan di APBD kemarin itu sekitar Rp15 miliar kalau tidak salah, atau Rp18 miliar. Dalam perjalanan, sembilan bulan terakhir atau delapan bulan terakhir, kita jauh dari target,” ujarnya.

Bodewin menjelaskan, perubahan APBD menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyesu­ai­kan kembali asumsi pendapatan dengan kondisi aktual di lapangan.

“Perubahan APBD ini kesempatan kita untuk mengubah asumsi. Kalau tidak tercapai, mesti diturunkan supaya APBD kita di akhir tahun anggaran sesuai dengan apa yang kita kehendaki bersama,” jelasnya.

Target retribusi sampah masyara­kat disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pena­gihan. “Penyesuaian terhadap retribusi sampah masyarakat karena belum ada metode, cara yang tepat untuk menarik dari masyarakat, maka kita kurangi targetnya pada perubahan APBD,” katanya.

Di sisi lain, Bodewin mengaku sependapat dengan pemikiran DPRD Kota Ambon agar penarikan retribusi tertentu dapat dilakukan langsung oleh pemerintah daerah.

Namun, menurut dia, penerapan pola tersebut harus mempertim­bangkan kemampuan sumber daya manusia serta efektivitas penagihan di lapangan. “Memang setuju de­ngan pikiran DPRD bahwa sebaik­nya retribusi itu ditagih oleh peme­rintah daerah sen­diri. Tapi kita juga punya keter­batasan,” katanya.

Walikota mencontohkan pengelo­laan retribusi parkir yang selama ini melibatkan pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama.

Menurutnya, pola tersebut mem­berikan kepastian terhadap peneri­maan karena pihak ketiga tetap berkewajiban menyetor sesuai nilai kontrak yang telah disepakati.

“Retribusi parkir ini kan sudah dilakukan begitu lama, dan kita sudah menemukan pola yang tepat yang memastikan bahwa PAD kita terukur. Karena itu parkir tidak pernah tidak capai target,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihak ketiga tetap diwajibkan memenuhi nilai setoran sesuai kontrak, terlepas dari capaian penerimaan di lapangan.

“Dia mau dapat capai atau tidak capai, dia wajib setor sesuai dengan kontrak kerja sama yang sudah ditandatangani,” jelasnya.

Menurut Bodewin, kondisi ter­sebut berbeda jika penagihan sepe­nuhnya dilakukan oleh perangkat daerah. Ketika realisasi penagihan tidak mencapai target, pemerintah dae­rah juga tidak memiliki meka­nisme kontraktual yang menjamin setoran sesuai target.

“Berbeda kalau ditagih oleh dinas. Kalau tidak capai, tetap tidak capai. Karena tidak ada kontrak kerja sama,” katanya.

Sementara untuk retribusi pe­dagang, Walikota mengatakan pe­me­rintah masih akan mengevaluasi kemungkinan penarikan dilakukan secara langsung oleh Pemkot Ambon.

Evaluasi terutama menyangkut kesiapan sumber daya manusia un­tuk melakukan penagihan di seluruh wilayah Kota Ambon. “Untuk retribusi pedagang, bisa nanti kita lihat apakah ketersediaan sumber daya manusia pada kita cukup untuk berjalan tagih di selu­ruh wilayah Kota Ambon ini,” ujarnya.

Jika sumber daya manusia men­cukupi dan mekanisme tersebut dinilai efektif, pemerintah daerah terbuka untuk mengambil alih penagihan. “Kalau bisa dilakukan sendiri, ya di­lakukan sendiri saja,” tegas Bodewin.

Ia menekankan, kebijakan penge­lolaan retribusi harus tetap berori­entasi pada efektivitas dan efisiensi.

“Saya selalu berprinsip begini, kita sementara berupaya untuk mengefektifkan, mengefisiensi pe­ker­jaan-pekerjaan kita. Sepanjang itu bisa dilakukan dengan menggu­nakan jasa pihak-pihak lain, tidak masalah,” katanya.

Ia menegaskan, penggunaan pi­hak ketiga tidak boleh justru me­ngganggu pencapaian target pendapatan daerah.

“Asal jangan dia malah membuat kita tidak mencapai target penda­patan. Ini sebetulnya nanti kita lihat,” pungkasnya.(S-30)