PEMBANGUNAN kawasan pesisir sering kali dibungkus dengan narasi manis mengenai modernisasi kota, penataan ruang kumuh, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, ketika sebuah proyek fisik raksasa berdiri di atas perairan tanpa fondasi perizinan yang utuh dan presisi, ambisi pembangunan tersebut justru berubah menjadi ancaman nyata bagi tata kelola kota dan kelestarian lingkungan.
Polemik seputar proyek Pasar Apung Batu Merah atau Hatukau Waterfront City di pesisir Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, menjadi cermin buram bagaimana laju investasi kerap melompati pagar regulasi.
Sejak peletakan batu pertama pada April 2026 lalu, proyek yang digarap pihak swasta ini terus menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat hingga Komisi III DPRD Kota Ambon.
Masalah utamanya bukan terletak pada penolakan terhadap masuknya investasi, melainkan dugaan cacat administrasi yang fatal sejak dari hulu. Fakta bahwa dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari kementerian terkait justru mencantumkan zona perairan Laut Banda, padahal lokasi riil pembangunan berada di Teluk Ambon, adalah kejanggalan serius yang tidak bisa dianggap sebagai sekadar salah ketik.
Dalam perencanaan tata ruang dan kelautan, perbedaan objek geografis antara Laut Banda dan Teluk Ambon membawa konsekuensi teknis yang sangat jauh berbeda. Teluk Ambon merupakan perairan semi-tertutup dengan karakteristik ekosistem yang sangat sensitif terhadap sedimentasi, perubahan arus laut, maupun limbah konstruksi. Kajian lingkungan untuk kawasan teluk menuntut skala pemetaan detail dan analisis daya dukung yang mendalam, bukan pendekatan makro seperti wilayah laut lepas. Memaksakan konstruksi di atas perairan Teluk Ambon dengan berbekal dokumen yang merujuk pada wilayah lain sama saja dengan mendirikan bangunan tanpa dasar hukum yang sah.
Persoalan menjadi kian rumit ketika memeriksa kelengkapan dokumen perizinan di tingkat pemerintah daerah. Sebuah proyek komersial berisiko menengah hingga tinggi yang berada di atas ruang laut semestinya wajib mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin) sebelum alat berat mulai beroperasi.
Fakta yang terungkap di lapangan justru menunjukkan bahwa proyek ini berjalan hanya bermodalkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan tidak tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dampak dari pembangunan yang terkesan prematur ini langsung dirasakan oleh warga kota setiap hari. Kawasan Batu Merah dan sekitarnya merupakan urat nadi pergerakan masyarakat Ambon yang berbatasan langsung dengan pusat perdagangan Pasar Mardika serta terminal angkutan umum.
Tanpa kajian dampak lalu lintas yang matang dan rekayasa jalan yang memadai, penyempitan dan penggunaan badan jalan di sekitar area proyek memicu kemacetan parah serta mengganggu aktivitas para pedagang kecil yang menggantungkan hidup di sana. Ketertiban ruang publik seolah dikorbankan demi mengejar target fisik bangunan.
Di titik inilah ketegasan Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku diuji secara terbuka di hadapan rakyatnya. Publik tentu masih mengingat dengan jelas bagaimana pemerintah daerah dapat bersikap sangat tegas dalam menertibkan bangunan-bangunan pelanggar aturan di sempadan Sungai Waitomu beberapa waktu lalu.
Standar ketegasan yang sama seharusnya berlaku secara adil tanpa pandang bulu terhadap proyek Hatukau Waterfront City. Kehadiran tim pengawasan pemanfaatan ruang daerah seperti SIKOPRU tidak boleh berhenti sebagai formalitas birokrasi di atas kertas, melainkan harus terbukti mampu menghentikan aktivitas konstruksi yang menabrak aturan.
Membiarkan proyek bermasalah terus berjalan hingga mendekati tahap rampung hanya akan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Kota Ambon. Jika pelanggaran tata ruang dan kelengkapan izin diabaikan atas nama percepatan investasi, maka di masa depan siapa pun akan merasa bebas mengokupasi wilayah pesisir tanpa memedulikan keselamatan ekologis.(*)
