MASOHI, Siwalima.id - Bripka Ahmad Samsi Latulumamina, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari kedinasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kapolres Maluku Tengah, AKBP Widy Irawan melalui Kasi Humas Polres Malteng, Iptu Ahmad Yani Rumasoreng, menjelaskan, pemberhentian tidakd engan hormat tersebut terhitung mulai 30 Juli 2026, berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/399/VII/2026 tertanggal 22 Juli 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri.
“Keputusan tersebut ditegaskan melalui upacara PTDH yang digelar di Lapangan Apel Polres Maluku Tengah, Rabu (23/9),” tulis Iptu Ahmad Yani dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Rabu (23/9).
Upacara PTDH itu dipimpin Kapolres Maluku Tengah AKBP Widy Irawan dan dilakukan secara in absensia karena Bripka Ahmad Samsi Latulumamina tidak hadir dalam upacara tersebut.
Hukuman yang dijatuhkan kepada Bripka Ahmad ini, maka yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri sejak tanggal pemberlakuan PTDH.
Bripka Ahmad Samsi Latulumamina sebelumnya merupakan Bintara pada Polres Maluku Tengah dengan pangkat terakhir Brigadir Kepala (Bripka) dan NRP 85120711. PTDH dijatuhkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sebagaimana tercantum dalam keputusan Kapolri.
Dalam keputusan tersebut, pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan hubungan perselingkuhan yang berlangsung sejak 2024 dengan seorang perempuan berinisial WS hingga menyebabkan kehamilan.
Dokumen keputusan juga memuat uraian mengenai tindakan pengguguran kandungan pada Mei 2025. Atas perbuatannya, Bripka Ahmad Samsi Latulumamina dikenakan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 3 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.
“Dalam upacara tersebut, kapolres melakukan penulisan PTDH pada foto personel yang diberhentikan, sebab Bripka Ahmad tak hadir dalam upacara itu,” jelas Iptu Ahmad Yani.
Dalam laporan pelaksanaan upacara itu juga disebutkan, yang bersangkutan tercatat memperoleh hak Asabri sesuai ketentuan yang berlaku.(S-17)
