AMBON, Siwalima.id - Mendapat kucuran finansial sebesar Rp 18,3 miliar Pemerintah Provinsi Maluku mulai membahas pengelolaannya.
Dana Result-Based Payment (RBP) REDD+ disalurkan ke berbagai program perlindungan hutan, perhutanan sosial, pencegahan kebakaran hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Sekda Maluku, Sadli Ie menjelaskan salah satu konsen peme-rintah dalam pemanfaatan dana tersebut yakni untuk menyelesaikan persoalan alih fungsi kawasan hutan hingga klaim hak ulayat masyarakat adat.
“Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan RBP REDD+,” jelas Sadli saat Kick Off Meeting Pengelolaan Dana RBP REDD+ Reserve periode 2014-2016 di salah satu hotel di Ambon, Rabu (11/11).
Menurutnya dana tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan, menekan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain alih fungsi kawasan hutan, dirinya menyoroti persoalan klaim hak ulayat masyarakat adat di dalam kawasan hutan.
Masyarakat hukum adat memiliki hubungan historis dengan kawasan hutan karena telah menguasai dan memanfaatkan wilayah tersebut secara turun-temurun.
Sekda juga mengingatkan makna dikuasai bukan berarti dimiliki. Masyarakat hukum adat sudah menguasai dan memanfaatkan ruang hutan secara turun-temurun, bahkan sudah berlangsung selama ratusan tahun.
Karena itu, keberadaan dan hak-hak masyarakat adat harus menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan hutan.
Persoalan lain yang disoroti adalah belum optimalnya pelak-sanaan perhutanan sosial, pe-nyimpangan dan peredaran kayu ilegal, serta kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Ia berharap dana RBP REDD+ dapat memperkuat kebijakan tersebut sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kadis Kehutanan Maluku. Haikal Baadilla mengatakan alokasi dana telah ditetapkan sejak 2023 dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai proposal program yang telah disusun.
Pada kesempatan itu, Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Damayanti Ratunanda, mengatakan dana tersebut merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap upaya Indonesia menurunkan emisi dan menjaga kelestarian hutan.
Ia mengungkapkan, Indonesia telah memperoleh pendanaan RBP sebesar 103,8 juta dollar AS atas capaian penurunan emisi sebesar 20,25 juta ton CO2 ekuivalen pada periode 2014–2016, termasuk tambahan pembayaran atas manfaat non karbon.
Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan menjangkau 34 provinsi, sekitar 1.266 desa, serta 255 kabupaten.
“Secara keseluruhan, BPDLH telah menyalurkan dana 624,8 miliar dari total alokasi anggaran sekitar 1,4 triliun,” jelasnya.
Untuk Maluku, penyaluran dana dilakukan melalui skema tidak langsung dengan melibatkan Perkumpulan Institut Samdhana sebagai lembaga perantara yang ditunjuk pemerintah provinsi.
Skema tersebut diterapkan ka-rena belum tersedia mekanisme dan infrastruktur fiskal yang me-mungkinkan dana RBP diintegrasikan langsung ke dalam APBD. “Skema penyaluran tidak langsung ini dinilai sebagai mekanisme yang paling ideal saat ini. Sebab, masih diperlukan penyiapan infrastruktur fiskal dan pos pencatatan khusus untuk pendanaan karbon di daerah,” ujarnya.
Dirinya juga mengungkapkan BPDLH telah menyalurkan sekitar Rp4,3 miliar pada semester pertama untuk mendukung tiga kegiatan utama di Maluku yakni penataan tata kelola hutan, lahan dan lingkungan, penurunan degradasi dan deforestasi hutan serta peningkatan luas tutupan hutan dan lahan.
“Program tersebut dapat menjadi langkah awal bagi Maluku untuk mendapatkan pendanaan karbon dalam jumlah lebih besar, jelasnya.
Untuk itu diharapkan alokasi Rp18,3 miliar dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk mendapatkan pendanaan yang lebih besar dari berbagai pihak.(S-30)
