AMBON,Siwalima.id- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Ambon mendapat bantuan satu unit mobil ambulans dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Peduli.
Kendaraan tersebut diserahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan penanganan kedaruratan masyarakat,yang berlangsung di Balai kota, Selasa (10/11)
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, bantuan ambulans tersebut merupakan hasil kerja sama dan kepedulian berbagai pihak terhadap kebutuhan pelayanan publik di Kota Ambon.
Ambulans tersebut nantinya dimanfaatkan untuk mendukung layanan Call Center 112, baik bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis maupun warga yang memerlukan kendaraan untuk mengangkut jenazah.
“Jadi PNM Peduli memberikan satu unit ambulans, yang juga bisa digunakan untuk mengangkut jenazah kepada Baznas Kota Ambon. Nantinya kendaraan ini kita gunakan untuk mendukung Call Center 112. Kalau ada orang sakit yang telepon, kendaraan ini bisa layani. Begitu juga kalau ada warga yang berduka dan membutuhkan mobil jenazah,” jelas walikota kepada wartawan di Balai Kota usia penyerahan mobil.
Walikota juga menyampaikan terima kasih kepada PNM atas bantuan tersebut serta mengapresiasi dukungan Bank Tabungan Negara (BTN) yang selama ini turut membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Ambon.
Pemkot, masih berupaya mendapatkan dukungan tambahan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan bantuan satu unit mobil jenazah maupun mobil tangki air.
“Kami mengajak semua pihak untuk saling membantu membangun Kota Ambon. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Karena itu, kami menggandeng semua pihak untuk bersama-sama memberikan dukungan bagi pemerintah kota,” ucap walikota.
Sementara itu, terkait agenda penataan ruang wilayah, Walikota menjelaskan, pembahasan Ranperda RT/RW telah selesai dilakukan bersama DPRD Kota Ambon.
Tahapan selanjutnya adalah, menyampaikan dokumen tersebut kepada kementerian terkait, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PU, untuk dilakukan evaluasi di tingkat pusat.
Berita acara yang telah dibuat menjadi salah satu dokumen lampiran yang harus disertakan bersama draf ranperda dalam proses evaluasi tersebut.(S-30)
